Peningkatan modal dasar perbankan memiliki perbedaan mendasar dengan penambahan modal yang disetor.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengusulkan pembentukan instrumen dana cadangan daerah guna memastikan pelunasan pokok obligasi daerah tepat waktu saat jatuh tempo. Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD tersebut difungsikan untuk memitigasi potensi risiko gagal bayar pada pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang.
Pengajuan regulasi ini dipaparkan langsung dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10/2026), dengan kehadiran Gubernur Pramono Anung. Forum legislatif tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dengan agenda pembahasan empat rancangan peraturan daerah (ranperda).
Ima menjelaskan bahwa keberlanjutan agenda pembangunan infrastruktur di kawasan Jakarta menuntut ketersediaan sumber pendanaan yang kokoh sekaligus berkesinambungan. Oleh sebab itu, skema penerbitan obligasi daerah dipersiapkan menjadi salah satu opsi instrumen pembiayaan strategis guna menyokong kebutuhan tersebut.
“Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah,“ ujar Ima pada keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Menurut penuturan Ima, penyediaan dana cadangan sangat krusial agar pihak pemerintah daerah mampu menuntaskan kewajiban pembayaran nilai pokok surat utang. Di samping itu, keberadaan payung hukum ini ditujukan untuk menciptakan tata kelola rencana pembiayaan pembangunan kota yang jauh lebih terukur.
Selain perihal dana cadangan, agenda paripurna turut mengkaji rancangan peraturan mengenai status badan hukum PAM Jaya, Bank Jakarta, serta Transportasi Jakarta. Terkait agenda Bank Jakarta, Gubernur Pramono mengusulkan penambahan batas modal dasar institusi dari Rp11,5 triliun naik menjadi Rp26 triliun.
“Dalam rangka memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung pengembangan usaha, modal dasar Bank Jakarta akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp6,578 triliun,” jelas Pramono.
Nominal Rp26 triliun itu merupakan batas modal dasar yang diajukan, sementara modal disetor riil yang diungkapkan Pramono bernilai Rp6,578 triliun. Oleh karena itu, perluasan modal dasar perbankan tidak dapat disamakan dengan kucuran dana tunai yang langsung masuk ke kas bank.
Pramono menegaskan bahwa perubahan nomenklatur serta bentuk badan hukum Bank Jakarta dijalankan demi mematuhi regulasi perundang-undangan dan mengoptimalkan kontribusinya bagi pembangunan daerah. Suntikan struktur modal ini diharapkan sanggup mendongkrak daya tampung ekspansi, penyaluran kredit perbankan, hingga diversifikasi lini bisnis utama perusahaan.
