Dorong Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Tito Karnavian Pacu Digitalisasi Perlinsos

Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) mendorong akselerasi pendaftaran layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah strategis ini dinilai krusial guna menjamin distribusi bantuan sosial (bansos) dari negara benar-benar menyentuh kalangan yang berhak menerimanya.

Tito menerangkan, inisiatif digitalisasi Perlinsos adalah pilar agenda Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Berkat skema digital terpadu ini, masyarakat kelak mampu memanfaatkan aneka sarana pelayanan publik tanpa perlu bertatap muka langsung di kantor instansi pemerintahan.

"Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada," paparnya lewat siaran tertulis, Senin (16/11/2026).

Mendagri mencatat, akurasi penerima bansos saat ini masih mendesak untuk dibenahi. Hal itu menyusul kenyataan bahwa keluarga berpenghasilan mapan terkadang justru terjaring subsidi, sedangkan warga yang hidup kekurangan malah terlewat dari catatan penerima manfaat.

Sebagai solusi atas ketimpangan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) merancang platform digitalisasi Perlinsos dengan arahan langsung Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Mekanisme ini menyatukan beragam database kementerian bersama lembaga lain. Termasuk di dalamnya arsip kependudukan kepunyaan Kemendagri yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Ia memaparkan bahwa konsolidasi data ini mempercepat penyaringan serta pengecekan status kesejahteraan warga melalui instrumen biometrik, mencakup pemindai wajah, sidik jari, hingga retina mata.

"Sebanyak 98% penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ungkapnya.

Tito menegaskan, percepatan agenda ini bukan semata melayani kepentingan pemerintah pusat, melainkan turut meringankan beban Pemda dalam memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Bagaimanapun, bansos berfungsi sebagai instrumen vital guna mengerek daya beli masyarakat luas.