Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengawali serangkaian pembicaraan bilateral bersama perwakilan Australia, Swedia, serta Palau dalam ajang COP31 di Antalya, Turki, guna membicarakan upaya mitigasi efek krisis iklim terhadap wilayah kepulauan.
Langkah diplomasi awal ini dimulai oleh Jumhur Hidayat tepat pada hari kedua perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (10/11). Forum tatap muka bilateral tersebut menjadi pijakan krusial dalam menjajaki kemitraan nyata demi menangani imbas pergeseran iklim dunia secara menyeluruh.
“Yang pertemuan pemerintah dengan pemerintah, negosiasi-negosiasi, sekarang masih preambul lah begitu, dan itu udah banyak. Pertemuan-pertemuan bilateral meeting udah dilakukan dengan Australia, dengan Swedia barusan,” tutur Jumhur ketika ditemui di sela-sela agenda pertemuan akbar iklim internasional tersebut.
Tak cuma menyasar delegasi Australia dan Swedia, Jumhur juga meluangkan jadwal khusus guna bersua utusan dari Palau beserta beberapa perwakilan negara kepulauan di kawasan Pasifik. Komunikasi mendalam ini dirancang spesifik untuk merumuskan agenda kemitraan strategis ke depan dalam rangka menekan ancaman perubahan iklim bagi negara-negara kepulauan.
Ancaman Nyata bagi Negara Kepulauan
Saat berdiskusi dengan delegasi Palau, Jumhur secara tegas menyoroti tingkat kerentanan ekstrem yang dihadapi pulau-pulau kecil akibat gejolak krisis alam semesta saat ini.
“Kalau dengan Palau misalnya, tadi kan kepulauan negara-negara pasifik ya. Itu kan negara-negara yang kepulauan kecil. Dia perlu mitigasi problemnya banyak, sehingga kita bisa berkontribusi apa kepada mereka,” jelas Jumhur memaparkan situasi rentan kawasan tersebut.
Jumhur menambahkan bahwa eskalasi emisi karbon di tingkat internasional memicu pemanasan temperatur bumi secara langsung. Fenomena pemanasan global inilah yang mengakibatkan laju kenaikan permukaan laut semakin cepat, sehingga mengancam kelangsungan hidup negara kepulauan dan memperbesar risiko daratannya tenggelam lebih cepat.
Melihat kondisi kritis ini, kemitraan mitigasi yang terstruktur dan terpadu sangat dibutuhkan demi mengantisipasi dampak buruk kerusakan iklim, khususnya bagi negara kepulauan yang berada tepat di garis terdepan menghadapi krisis tersebut.
