Gelombang demonstrasi merebak di India guna menuntut pelepasan jabatan Kepala Komisioner Pemilihan Umum Gyanesh Kumar menyusul pembaruan daftar pemilih.
Ratusan simpatisan Cockroach Janta Party (CJP) memadati jalanan Kota Mumbai pada Jumat (2/10/2026) demi menyuarakan tuntutan agar Kepala Komisi Pemilihan Umum India Gyanesh Kumar segera meletakkan jabatannya.
Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi kembali dihantam gelombang desakan pada Jumat (2/10/2026). Partai CJP bentukan Generasi Z bersama barisan mahasiswa serta kalangan aktivis melancarkan aksi unjuk rasa baru. Mereka mendesak Ketua KPU Gyanesh Kumar mundur imbas perombakan daftar pemilih yang dinilai sangat kontroversial.
Gerakan protes di Mumbai tersebut diprakarsai CJP dengan rencana ekspansi aksi ke sejumlah penjuru India pada hari-hari mendatang. Pada waktu bersamaan, kelompok aktivis masyarakat sipil serta mahasiswa memusatkan aksi serupa di kawasan Jantar Mantar, New Delhi.
Aparat kepolisian di New Delhi membubarkan massa dengan menggiring paksa mahasiswa menaiki bus tahanan. Otoritas setempat turut menutup akses beberapa stasiun metro sekitar Jantar Mantar serta memperketat pengamanan. Melalui pengeras suara, polisi berulang kali mengingatkan publik agar tidak membentuk kerumunan lebih dari lima warga.
Ratusan aparat kepolisian dibantu pasukan paramiliter dikerahkan menjaga area berbarikade ketat tersebut. Sewaktu dipaksa masuk ke armada bus, mahasiswa Kerala bernama Pranav menegaskan bahwa gerakan mereka hadir demi menyelamatkan sistem demokrasi India.
Unjuk rasa terkini menandai lonjakan konflik yang terus menyorot kinerja KPU India. Pihak demonstran menuding lembaga tersebut sengaja merekayasa daftar pemilih untuk memberikan keuntungan elektoral bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) naungan PM Modi.
KPU bersama pemerintah membantah tudingan manipulasi itu seraya menegaskan kebijakan pemutakhiran murni ditujukan guna menyisir data ganda maupun pemilih tidak sah.
Desakan pemecatan Gyanesh Kumar semakin menguat usai media Indian Express mengabarkan bulan lalu perihal keberatan dua wakil komisioner pemilu sedikitnya 14 kali dalam 10 bulan belakangan. Keberatan tersebut mencakup masalah pembaruan data pemilih, alur pendaftaran, serta platform digital KPU. Lembaga penyelenggara pemilu berdalih perselisihan pandangan adalah hal lumrah dalam musyawarah internal.
