Jakarta – Seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) diminta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian guna memberikan sokongan penuh terhadap kinerja penyuluh pertanian demi mempercepat terwujudnya kemandirian pangan nasional.
Langkah penguatan tersebut dapat direalisasikan lewat peningkatan kelengkapan sarana maupun prasarana aktivitas penyuluhan, termasuk pembenahan gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
Tito menegaskan bahwa tenaga penyuluh memegang peranan krusial sebagai jembatan yang mentransformasikan instruksi pemerintah pusat menjadi aksi nyata di sektor riil. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif pemda amat dibutuhkan agar pendampingan bagi para petani dapat terlaksana secara maksimal.
Pernyataan ini diutarakan langsung oleh Tito usai meresmikan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait Tata Kelola Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ucap Tito.
Berlandaskan regulasi anyar tersebut, Tito menginstruksikan para kepala daerah untuk menopang kelancaran operasional BPP yang menjadi basis kerja penyuluh di area kecamatan. Bantuan pendanaan bisa dialokasikan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pos Transfer ke Daerah (TKD), maupun skema pembiayaan legal lain yang sesuai dengan aturan perundangan.
Selain itu, Tito memaparkan Kementerian Pertanian bersiap membenahi fisik BPP yang mengalami kerusakan. Dirinya berharap kolaborasi erat pusat dan daerah mampu menjamin target swasembada pangan terwujud mulus hingga lapisan terbawah.
"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegasnya.
Kementan Siapkan Pembenahan Fasilitas BPP
Pada sesi yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menguraikan bahwa menurut catatan resmi kementerian per 9 Oktober 2026, tercatat sebanyak 37.237 petugas penyuluh pertanian aktif di pelosok tanah air. Kinerja mereka ditopang ketersediaan 5.836 unit kantor BPP di bermacam wilayah.
Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam merehabilitasi bangunan BPP yang rusak supaya sarana tersebut segera difungsikan secara optimal oleh barisan penyuluh lapangan.
"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," kata Amran.
Menteri Pertanian turut menyampaikan apresiasi mendalam terhadap konsistensi Tito dalam mengawal kestabilan harga komoditas pangan pokok di berbagai teritori.
"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," ungkap Amran.
Turut hadir menyaksikan agenda ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bagian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, beserta deretan pejabat terkait lainnya.
Ikuti laporan berita teranyar dan terpercaya lewat saluran Berita Liputan6








