Akselerasi Revisi UU Pertahanan Negara, Menko Yusril Temui Menhan Sjafrie

Posted on
banner 336x280

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra secara resmi menyambut undangan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin guna merumuskan percepatan revisi Undang-Undang Pertahanan Negara yang ditargetkan rampung menjadi draf RUU pada permulaan masa 2027 mendatang.

Pertemuan tingkat menteri tersebut diselenggarakan di Jakarta untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mempercepat pengajuan draf perubahan aturan pertahanan negara tersebut. Pertemuan ini menitikberatkan pada target pengusulan resmi draf regulasi itu kepada parlemen pada awal tahun 2027.

banner 468x60

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di ibu kota Jakarta pada hari Sabtu, Yusril memaparkan bahwa pembaruan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 perihal Pertahanan Negara saat ini tengah intensif dimatangkan oleh Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI. Ia menuturkan bahwa Menhan Sjafrie secara khusus mengharapkan adanya langkah nyata untuk memacu perumusan draf regulasi ini.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," tutur Yusril menyampaikan pesan Sjafrie.

Penyesuaian Menyeluruh terhadap Dinamika Zaman Modern

Menurut pemaparan Yusril, pembaruan kerangka legislasi pertahanan nasional menjadi agenda yang sangat mendesak demi menyesuaikan aturan dengan kondisi pergeseran lingkungan strategis dunia yang telah bergulir drastis selama seperempat abad belakangan. "UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan," jelasnya secara terbuka.

Dirinya menggarisbawahi bahwa pergeseran peta geopolitik global, lompatan kemajuan perangkat militer, ancaman perang siber, serta kemajuan pesat kecerdasan buatan menjadi alasan terpenting di balik perlunya langkah revisi ini. "Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," tegas Yusril lebih lanjut.

Kebutuhan atas modernisasi landasan yuridis ini juga berjalan searah dengan pembaruan aturan lain pada sektor yang sama. Yusril menerangkan bahwa regulasi terkait Tentara Nasional Indonesia yang lahir pada era bersamaan sebenarnya sudah lebih dahulu mengalami perombakan komprehensif, sehingga aturan pertahanan induk wajib diselaraskan dengan realitas dan tantangan kekinian.

Mantan menteri kehakiman tersebut mengutarakan kesiapan penuh serta rasa sukacitanya dapat ikut berkontribusi dalam perumusan draf pembaruan tersebut. Mengenai mekanisme formal pembahasan di lembaga legislatif nanti, proses teknis akan dijalankan langsung oleh Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan berlandaskan pada wewenang institusional masing-masing.

Momen Silaturahmi Hangat Dua Rekan Seperjuangan

Pertemuan tatap muka yang berlangsung pada hari Jumat (20/11) tersebut juga menjadi kesempatan temu kangen bagi kedua figur negara yang telah menjalin relasi akrab sejak dasawarsa 1990-an. Yusril mengenang kembali era saat dirinya mengemban tugas sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, bertepatan dengan momen Sjafrie Sjamsoeddin memegang tongkat komando Pangdam Jaya.

Kedua tokoh ini tercatat memiliki rekam jejak panjang bersama dalam meredam gejolak kerusuhan massal Mei 1998 serta mendampingi fase-fase akhir kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu.

Yusril menegaskan bahwa tidak terselip perbincangan mengenai dinamika perpolitikan nasional mutakhir dalam agenda silaturahmi tersebut, termasuk desas-desus bakal calon wakil presiden. "Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” ujar Yusril menambahkan.

Menanggapi kabar adanya obrolan perihal dugaan penyadapan maupun perkara makar, Yusril memberikan sanggahan tegas. Ia menyatakan Menhan sangat mengerti bahwa ranah makar dan penyadapan sepenuhnya adalah wilayah tugas penegak hukum kepolisian. Keberadaan Kemenko Kumham Imipas pada perkara tersebut semata berkutat pada tafsir legalitas KUHP serta undang-undang ITE.

banner 336x280