KKP Rilis Aturan Baru Nilai Ekonomi Karbon Biru di Ajang COP31

Posted on
banner 336x280

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi memperkenalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 mengenai Tata Kelola Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Bidang Kelautan dan Perikanan. Peluncuran payung hukum anyar tersebut dilangsungkan pada agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) bertempat di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Rabu (18/11).

Kebijakan strategis ini berperan sebagai dasar operasional pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sembari mengokohkan perlindungan kawasan pesisir serta maritim Nusantara. Selain itu, beleid ini menjamin bahwa tindakan pelestarian ekosistem karbon biru benar-benar menghadirkan dampak positif secara ekologis sekaligus mendatangkan keuntungan finansial nyata bagi warga sekitar.

banner 468x60

"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," tutur Menteri Trenggono lewat rilis pers di Jakarta, dilansir Kamis (19/11/2026).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara memaparkan, Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 berfungsi sebagai acuan agar seluruh inisiatif karbon biru digarap berlandaskan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas penuh. Tiap program karbon biru diwajibkan melewati tahapan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), serta didaftarkan ke dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

Ketentuan tersebut juga dirancang demi menyediakan kepastian hukum kepada korporasi maupun pengembang program karbon biru, seraya memperkuat keyakinan rekanan global terhadap sertifikat karbon milik Indonesia. Sementara itu, formula pembagian keuntungan secara transparan dan adil turut diperhatikan agar ekspansi pasar karbon sanggup mengalirkan berkah finansial bagi penduduk pesisir serta menjaga kelestarian lingkungan.

"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," tegas Koswara.

Bukan cuma merilis Permen KP Nomor 17 Tahun 2026, pihak KKP bareng Global Green Growth Institute (GGGI) pun mengadakan sesi diskusi meja bundar bertema "Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership". Pihak kementerian mencermati tingginya ketertarikan investor dan inisiator proyek guna menjalin kemitraan menggarap karbon biru di Tanah Air.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Haruki Agustina mengungkapkan, berpatokan pada payung hukum nilai ekonomi karbon nasional, seluruh bidang kerja saling terintegrasi dalam suatu wadah terpadu.

"Sehingga upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK," jelasnya.

Di lain pihak, GGGI berkomitmen mendampingi Pemerintah Republik Indonesia selaku rekan teknis, terutama dalam mematangkan regulasi nasional, menyempurnakan mekanisme MRV, dan merancang skema proyek karbon biru yang layak ditanami modal.

banner 336x280