Menteri HAM Natalius Pigai Tegaskan Belum Ada Keputusan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Posted on
banner 336x280

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan secara terbuka bahwa rencana pergeseran sebagian populasi satwa badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon bukanlah ketetapan resmi dari pihak regulator.

Ia menuturkan ihwal tersebut sejauh ini murni masih berupa wacana.

banner 468x60

"Jadi begini, ya. Poin utamanya mengenai ketetapan merelokasi badak tersebut bukanlah keputusan resmi negara, bukan ketetapan formal dari kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal ini masih berada dalam taraf diskursus semata," terang Pigai di kantor Kementerian HAM pada Kamis (19/11/2026).

Kendati mengundang silang pendapat serta perdebatan di tengah publik luas, mulai dari kalangan warga, parlemen, jajaran birokrasi, aktivis organisasi masyarakat sipil, hingga para akademisi, sang menteri memandang perdebatan tersebut pantas direspons secara positif.

Hal itu dikarenakan aneka sudut pandang yang bermunculan dapat dijadikan bahan telaah serta rujukan penting bagi masa mendatang.

"Kelak lewat sintesis tersebut kita sanggup memperoleh jalan keluar terbaik. Hingga detik ini seluruh populasi badak Jawa di kawasan Ujung Kulon tetap lestari serta berkembang biak di teritori alaminya. Benar, tetap di habitat aslinya," bebernya.

Terkait Regulasi Energi

Di samping persoalan konservasi, figur asal Papua itu menyadari polemik ini mulai dikait-kaitkan dengan dinamika aturan sektoral lainnya.

Saat ini sorotan masyarakat mulai menyeret usulan pemindahan satwa tersebut ke dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 565 Tahun 2026 perihal tata ruang tambang beserta konsesi izin usaha pertambangan.

"Oleh sebab itu pandangan saya menilai gagasan ini memang sebaiknya cukup berhenti sebatas ide pemikiran saja. Namun saya berikan jaminan bahwa negara sama sekali tidak pernah menerbitkan instruksi final guna memindahkan badak Jawa, baik membuatkan habitat cadangan di wilayah berbeda maupun opsi-opsi alternatif. Kabinet Prabowo dipastikan belum menerbitkan kebijakan apapun seputar itu," tegas Pigai menggarisbawahi.

"Namun apabila ada pihak yang sekadar melontarkan opini guna menambah diskursus tentang kiat perawatan maupun perlindungan fauna yang terancam punah, ruang debat semacam itu tentu dipersilakan. Munculnya pro dan kontra adalah hal wajar, namun itu bukan ketetapan resmi dari pemerintahan yang dinakhodai Bapak Prabowo Subianto," pungkasnya menutup paparan.

Simak informasi teraktual dan kredibel hanya lewat kanal Berita Liputan6.

Pigai: Kalau Memindahkan Hewan, Berarti Ada Proyek yang Mau Masuk

Pigai: Saya Triple Minoritas, Tidak Mungkin Jadi Cawapres

Pigai Minta Kasus Film Pesta Babi Diselesaikan Lewat Restoratif Restoratif

Pigai Ungkap Ukuran Keberhasilan Pembangunan HAM

Deretan Hoaks Sasar Natalius Pigai, Simak Daftarnya

Cek Fakta: Hoaks Natalius Pigai Sebut Penembakan ASN oleh KKB di Wamena Tidak Melanggar HAM

Ecko Show dan Silet Open Up Adukan Masalah Royalti yang Belum Dibayarkan ke Kementerian HAM

Cita-Cita Pigai: HAM Jadi Kurikulum Resmi di Sekolah

Pigai Minta HAM Diajarkan Lewat Buku Khusus di Sekolah

banner 336x280