Jakarta – Seluruh fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati langkah penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) guna merespons kontroversi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, terdapat total delapan fraksi yang menduduki kursi parlemen.
Kesepahaman bersama tersebut tercapai ketika berlangsung rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Kedelapan fraksi yang menyatakan persetujuan tersebut mencakup Fraksi Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Gerindra.
Dari keseluruhan 69 legislator kepunyaan Fraksi NasDem yang mendorong pengajuan HMP, baru tercatat 19 orang yang resmi membubuhkan tanda tangan. Pada waktu bersamaan, dukungan dari PKS mencapai 28 legislator, PKB 18 legislator, Fraksi Demokrat 18 legislator, Fraksi PDI Perjuangan 14 legislator, Partai Golkar 13 legislator, PAN 1 legislator, dan Fraksi Gerindra sebanyak 11 legislator.
Pada forum rapat itu, anggota DPR Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto memberikan penegasan mengenai kekompakan segenap anggota di fraksinya dalam mengajukan hak menyatakan pendapat yang secara spesifik menyasar figur wakil presiden.
“Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat,” kata Sugeng.
Berdasarkan keterangan Sugeng, segenap ketentuan administratif terkait permohonan hak menyatakan pendapat telah berstatus lengkap. Dirinya pun mendesak agar tahapan ini lekas diselesaikan agar tak menghambat kelangsungan urusan kenegaraan lain.
“Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting,” ujarnya.
“Ya, dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” sambungnya.
Wapres Harus Penuhi Syarat Konstitusi
Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan keharusan proses penentuan jabatan presiden beserta wakil presiden untuk selalu berpijak pada hukum konstitusi maupun payung aturan perundangan yang berlaku.
Dolfie menuturkan, proses pemilu presiden dan wapres mesti diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil, termasuk dalam memastikan kesiapan setiap figur kandidat atas segala kualifikasi yang dipersyaratkan.
“Dari Fraksi PDI Perjuangan pengusul HMP yang kami sampaikan pada hari ini adalah berjumlah 14 anggota,” kata Dolfie.
Deretan 14 wakil rakyat tersebut di antaranya Harris Turino, Bonnie Triyana, I Wayan Sudirta, Andreas Edi Susetyo, TB Hasanuddin, Sofyan Tan, Mufti Anam, Edi Purwanto, serta Adian Napitupulu.
Bentuk dukungan Golkar diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat membacakan berkas berisi 13 nama anggota.
Beberapa perwakilan yang masuk usulan ialah Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ahmad Irawan, Robert Joppy Kardinal, Abraham Sridjaya, Hetifah Sjaifudian, hingga Bambang Patijaya.
Fraksi PKB juga melampirkan 18 nama pihak pengusul, antara lain Muhammad Hozin, Rico Alviano, Iman Sukri, Abdullah, Rina Sa’adah, Daniel Johan, Marwan Ja’far, serta Ratna Juwita.
Sementara itu, jajaran Fraksi Demokrat memasukkan 18 orang anggota, lalu Fraksi PKS menghadirkan total 28 orang pengusul.
Sebelum menerima penyerahan berkas ajuan dari legislator, Saan Mustopa terlebih dahulu memaparkan landasan yuridis penerapan hak menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, payung hukum UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Ia membeberkan bahwa instrumen hak menyatakan pendapat berhak difungsikan dewan dalam menanggapi kebijakan pemerintah, situasi luar biasa, tindak lanjut penggunaan hak interpelasi serta angket, sampai dugaan tindak pidana atau kegagalan pemenuhan syarat calon presiden maupun wakil presiden.
Saan kembali menegaskan bahwa pengajuan hak konstitusional tersebut wajib mengantongi sokongan minimal 25 wakil rakyat DPR yang disertai lampiran materi serta argumen yang jelas.
Khusus terhadap pengajuan berkaitan dengan indikasi ketidaksesuaian kualifikasi kedudukan kepala negara atau wakil presiden, pihak penggagas diharuskan menyerahkan dokumen materiil beserta bukti pembuktian yang sah.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Sohibul Iman, Sosok Pengganti HNW di Kursi Wakil Ketua MPR
Gibran Berniat Mundur dari Wapres, DPR Tunggu Surat Resmi
Puan Soroti Dugaan Penyadapan Presiden, Aturan Penyadapan Bisa Diperketat
