Amsakar Achmad selaku Wali Kota Batam meminta jajaran Pemerintah Kota bersama BP Batam segera menggenjot penyelesaian program serta realisasi belanja daerah menjelang penutupan tahun 2026, di samping menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara dan penanganan tiga persoalan krusial warga.
Pemimpin Batam yang juga menjabat Kepala BP Batam tersebut secara tegas mengarahkan agar percepatan eksekusi program dan pemanfaatan dana APBD segera dimaksimalkan. Langkah preventif ini diambil menjelang batas akhir tahun anggaran 2026 supaya penumpukan agenda proyek tidak terjadi pada pengujung waktu.
Dirinya menginstruksikan para kepala dinas, direktur, serta jajaran deputi untuk mengawasi operasional program di satuan kerja masing-masing secara langsung. Menurut pandangannya, kegiatan yang gagal dieksekusi merupakan pemborosan dana publik, mengingat APBD Perubahan sudah disahkan sehingga ruang untuk merombak anggaran sudah tertutup rapat.
“Apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, lekas koordinasikan bersama aparat pengawas internal atau Inspektorat,” tegas Amsakar saat memberikan keterangan resmi di Batam, Kepulauan Riau, Senin.
Genjot Realisasi Penerimaan Asli Daerah
Bukan cuma memperhatikan serapan belanja daerah, Amsakar turut menitikberatkan perhatian pada optimalisasi sektor pendapatan. Dirinya mendorong instansi penghasil kas daerah untuk menggali potensi penerimaan secara intensif, terutama yang bersumber dari pos pajak daerah.
“Agenda pertemuan khusus bakal segera saya jadwalkan bersama jajaran instansi penghasil pendapatan demi memeriksa capaian riil di lapangan,” tuturnya menambahkan.
Fokus pada Disiplin Pegawai dan Aspirasi Publik
Di luar masalah keuangan daerah, Amsakar memberikan sorotan tajam pada integritas dan etos kerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) beserta tenaga kerja di lingkungan Pemkot serta BP Batam. Pimpinan divisi diminta memperketat absensi harian dan memastikan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan jam dinas.
Setiap indikasi pelanggaran aturan kepegawaian diharapkan diproses bertingkat secara sistematis agar penanganan sanksi dapat berjalan tepat tanpa membiarkan masalah berlarut.
Selain itu, Amsakar menyoroti tiga keluhan utama yang kerap disuarakan publik lewat media sosial, mencakup pasokan air bersih, masalah banjir, hingga tata kelola kebersihan sampah. Penuntasan ketiga perkara itu menuntut sinergi erat lintas elemen Pemkot dan BP Batam dari staf operasional lapangan sampai level pejabat tinggi.
Kualitas Layanan Publik dan Komunikasi Warga
Amsakar turut mengingatkan pentingnya keterbukaan komunikasi agar tidak memicu kegaduhan di tengah warga. Camat serta lurah diinstruksikan merespons pengaduan masyarakat secara konkrit dan tidak cuma melempar persoalan tanpa kepastian aksi.
“Jika saluran komunikasi telah terjalin solid, setiap persoalan tentu jauh lebih gampang dituntaskan,” tutup Amsakar.
Materi berita ini diproduksi melalui dukungan kecerdasan buatan.
Wali Kota Batam Perintahkan Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2026
Dua Turis Korban Bencana Longsor Badung Belum Ditemukan, Kapolda Dorong Operasi Penyelamatan
Aparat Kepolisian dan Masyarakat Bergotong Royong Jinakkan Kebakaran Lahan Merauke
Pemerintah Papua Pegunungan Luruskan Anggaran Proyek Jembatan Wollo Sebesar Rp10,3 Miliar
Lembaga YPMAK Tingkatkan Evaluasi Akademis Mahasiswa Penerima Beasiswa Freeport
