Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah merencanakan peninjauan terhadap kebijakan moratorium pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter yang sekadar memproduksi barang setengah jadi.
Gagasan tersebut dipertimbangkan demi memastikan sektor pemrosesan bahan tambang nasional tidak berhenti di tingkat produk antara saja, melainkan mampu terus berlanjut hingga menghasilkan barang jadi dengan nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi.
Menurut pandangan Bahlil, sebagian besar aktivitas hilirisasi di Tanah Air pada saat ini memang masih terbatas pada penciptaan produk setengah jadi. Oleh sebab itu, otoritas pemerintah berkehendak mengarahkan aliran penanaman modal baru ke sektor manufaktur yang berkapasitas mengolah material mentah hingga ke tahap akhir, sehingga faedah ekonominya dapat dirasakan secara optimal di dalam negeri.
"Saya mau sampaikan, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah (setengah jadi), baru di 60 persen, 50 persen, dan ini membludak sekarang. Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba (Tri Winarno), apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?" tutur Bahlil pada sesi Opening Ceremony Minerba Convex 2026 yang berlangsung di Jiexpo Convention Center, kawasan Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Ia menegaskan pihak regulator mesti mendorong ekspansi industri hilir yang fokus memproduksi produk akhir. Melalui strategi tersebut, pasokan material setengah jadi tidak lagi dikapalkan seluruhnya ke pasar internasional hanya untuk menjalani pemrosesan lebih lanjut.
"Untuk smelter yang setengah jadi, yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya. Supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh," jelasnya.
Lebih jauh, Bahlil menerangkan bahwa agenda hilirisasi yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir telah melipatgandakan perolehan devisa ekspor komoditas nikel nasional secara signifikan.
Ia lantas menyandingkan realisasi ekspor nikel sepanjang kurun 2017 hingga 2019 yang berkisar di angka US$3,3 miliar, dengan capaian lonjakan ekspor yang sukses menyentuh rentang US$33 miliar sampai US$34 miliar pada periode 2023 hingga 2024, selepas pemerintah menghentikan ekspor bijih mentah dan memacu pendirian industri pengolahan domestik.
Di samping itu, dirinya turut memaparkan kemajuan pembangunan ekosistem rantai pasok baterai kendaraan ramah lingkungan secara menyeluruh, yang membentang dari operasi tambang, smelter, teknologi pemurnian berbasis high pressure acid leaching (HPAL), manufaktur prekursor serta katoda, hingga komponen sel baterai.
Berdasarkan penuturan Bahlil, Indonesia pada saat ini telah mengoperasikan tiga pabrik sel baterai. Satu di antaranya berlokasi di kawasan Weda Bay, Maluku Utara, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya, terdapat fasilitas perakitan baterai hasil kolaborasi kemitraan antara konsorsium LG bersama Hyundai di Karawang yang mulai beroperasi pada 2024, disusul proyek kemitraan milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) yang direncanakan diresmikan oleh Presiden Prabowo pada bulan ini di wilayah Karawang.
Selain meninjau ulang perizinan proyek smelter, Bahlil turut menginstruksikan agar kuota produksi nikel ditekan serta dikendalikan secara ketat melalui dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Pasalnya, lonjakan produksi yang tak terkontrol dinilai telah memicu kelebihan suplai di pasar, sehingga menekan harga komoditas nikel dunia ke tingkat yang rendah.
Bahlil mengungkapkan level harga pasar nikel saat ini berada pada kisaran US$15.800 per ton. Di sisi lain, estimasi konsumsi nikel di tingkat global hanya berada di angka sekitar 3,5 juta ton per tahun, sementara volume surplus pasokan telah membengkak mendekati 800 ribu ton.
Situasi kelebihan pasokan tersebut dinilai menyulitkan pergerakan harga komoditas untuk pulih. Mengingat kondisi itu, ia mengimbau korporasi pertambangan beserta entitas pengolahan untuk mengerem kapasitas operasional produksi mereka.
"Harga nikel sekarang sudah di bawah US$16 ribu, US$15.800. Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jorjoran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800 ribu ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" ucap Bahlil.
Bahlil pun secara khusus meminta Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno untuk membatasi pasokan melalui instrumen RKAB. Mantan Kepala BKPM ini menegaskan dirinya siap memikul segala konsekuensi atas pengetatan produksi tersebut kendati langkah ini memicu keberatan dari para pelaku bisnis.
"Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu," tegasnya.
Bahlil mengingatkan kembali bahwa tata kelola sumber daya nikel wajib mempertimbangkan kelangsungan pasokan bagi generasi masa depan. Karakteristik cadangan nikel berbeda dengan perkebunan kelapa sawit yang bisa diremajakan kembali, karena mineral tambang di dalam bumi tidak dapat diperbarui secara cepat setelah dikeruk habis.
Atas pertimbangan tersebut, ia mendorong pemerintah serta para pelaku industri untuk tidak mengeksploitasi produksi secara masif saat harga pasar tengah tertekan. Menurut Bahlil, cadangan bahan tambang sepatutnya dikelola dengan membaca dinamika pasar global agar memberikan keuntungan maksimal di kemudian hari.
"Kalau memang hari ini barangnya belum mahal, barangnya belum bagus, tinggalkan. Nanti ada menteri ESDM baru, ada dirjen baru, ada presiden baru, ada pengusaha baru untuk anak cucu kita untuk kelak mereka mendapatkan harga yang maksimal," tandas Bahlil.
