Besaran penambahan alokasi bahan bakar beserta jadwal pelaksanaannya saat ini belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini memprioritaskan penyelesaian pengajuan kuota tambahan bagi komoditas bahan bakar minyak (BBM) solar. Di sisi lain, estimasi volume penambahan pasokan Pertalite masih terus dikaji demi memastikan distribusinya selaras dengan pola kebutuhan riil masyarakat di tingkat nasional.
Laode Sulaeman selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pembahasan seputar alokasi BBM cadangan tersebut masih bergulir. Otoritas terkait memilih untuk merampungkan berkas pasokan solar terlebih dahulu sebelum menetapkan angka definitif untuk kuota Pertalite.
"Masih dihitung ya, sekarang yang kita proses untuk tambahan yang solar dulu ya," kata Laode saat ditemui di sela-sela Penghargaan Energi Soebroto 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (24/10/2026).
Pihak Ditjen Migas pun belum dapat memastikan kisaran persentase kenaikan jatah Pertalite yang akan dialokasikan. Menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan perluasan kuota mendekati angka 10 persen, ia kembali menegaskan bahwa kalkulasi detail masih berjalan intensif.
"Masih dihitung," ujar Laode.
Penjelasan tersebut menyambung gagasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya merencanakan ekspansi cadangan Pertalite. Kendati demikian, otoritas energi belum melansir rincian kuantitas cadangan ekstra itu maupun waktu pasti eksekusi kebijakannya di lapangan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menerangkan bahwa peninjauan menyeluruh terhadap lonjakan kebutuhan kuota Pertalite terus dimatangkan. Pihak kementerian memasang target agar tahapan audit kebutuhan konsumsi energi ini tuntas menjelang penutupan Oktober 2026.
"Itu kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri. Jadi, lagi dilakukan evaluasi sampai dengan akhir bulan ini," kata Yuliot.
Wamen ESDM belum menjabarkan secara rinci volume kuota ekstra yang sedang dipertimbangkan. Kesimpulan dari peninjauan tersebut nantinya menjadi rujukan utama bagi pengambil kebijakan dalam merevisi penetapan distribusi bahan bakar nasional.
Secara bersamaan, Kementerian ESDM juga memperketat monitoring terhadap alur penyaluran BBM ke seluruh pelosok daerah. Langkah mitigasi ini ditempuh guna menjamin suplai energi berjalan tepat aturan, khususnya bagi varian bahan bakar yang menyerap kucuran subsidi dan kompensasi negara.
Menurut Yuliot, pengetatan rantai pasok amat krusial lantaran proses niaga BBM tersebut bersumber langsung dari kas keuangan negara. Distribusi yang melenceng dari sasaran dinilai berisiko menggelembungkan beban fiskal secara signifikan.
"Karena untuk distribusi BBM, itu kan ada pembiayaan yang berasal dari subsidi dan kompensasi. Kalau ini tidak tepat sasaran, jadi ini akan membebani keuangan negara," ujar dia.
Guna menunjang efektivitas pemantauan itu, Kementerian ESDM merilis Program Pengawal Energi 2026. Inisiatif strategis ini ditujukan untuk mengawal pergerakan distribusi komoditas energi secara langsung dan faktual, termasuk pengawasan pasokan BBM di wilayah-wilayah daerah.
Yuliot menambahkan bahwa kehadiran satuan pengawal energi diharapkan mampu mendeteksi sedini mungkin aneka kendala distribusi di lapangan. Skema pengawasan kini tidak semata mengandalkan laporan administratif, melainkan memantau kondisi riil pengiriman secara terbuka.
Cakupan Program Pengawal Energi ini turut merambah sektor kelistrikan nasional serta ranah konservasi energi. Pemerintah pun membuka ruang keterlibatan publik seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengawalan tersebut.
Penguatan langkah pengawasan ini dipacu beriringan dengan penuntasan telaah kuota tambahan BBM. Langkah ganda ini diambil demi menjaga ketahanan stok domestik sekaligus memastikan fasilitas belanja subsidi dan kompensasi energi benar-benar dinikmati pihak yang berhak.
Untuk periode berjalan, percepatan alokasi solar tetap menjadi fokus utama Kementerian ESDM. Sementara itu, kepastian tambahan kuota Pertalite masih menunggu rampungnya telaah dan evaluasi pemerintah pada akhir Oktober 2026 mendatang.








