Jakarta – Suahasil Nazara selaku Menteri Keuangan menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan anggaran belanja sekitar Rp1.300 triliun sepanjang kuartal IV-2026. Alokasi dana ini melonjak jika dibandingkan dengan pencairan belanja negara di triwulan serupa tahun lalu senilai Rp1.200 triliun.
"Untuk kuartal IV, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dari kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," tutur Suahasil saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Suahasil memaparkan bahwa pihak otoritas terus memacu realisasi pengeluaran negara di sisa penutupan tahun agar semakin ekspansif dan efektif. Kebijakan akselerasi fiskal ini ditujukan demi membangkitkan roda perekonomian rakyat serta memperkuat pilar konsumsi domestik.
Kucuran dana tersebut dialokasikan untuk aneka ragam kebutuhan vital, mencakup operasional fasilitas publik hingga skema perlindungan sosial (perlinsos). Penyaluran paket pangan yang sedang berlangsung pada triwulan pemungkas ini diharapkan mampu mendongkrak daya beli warga.
"Belanja APBN akan terus lebih tinggi dari kuartal IV tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik, termasuk perlinsos. Bantuan pangan sudah bergulir di kuartal IV dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan government expenditure di perekonomian kita," paparnya.
Kendati pos pengeluaran fiskal kian membengkak menjelang akhir tahun anggaran, Suahasil memastikan proses evaluasi dan penghematan tetap berjalan cermat demi menjamin efektivitas pemanfaatan kas negara.
Kendati demikian, dia menegaskan langkah pengetatan tersebut bukan bermakna membekukan seluruh penyaluran kas negara.
"Langkah dari Kemenkeu merupakan bagian dari langkah akhir tahun, yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran terlaksana secara efisien. Namun, kalau kita katakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti menyetop anggaran," sebutnya.
Bersamaan dengan melonjaknya realisasi kas tersebut, pihak Kemenkeu senantiasa mengawal proyeksi defisit APBN agar berada di kisaran 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai akhir tahun," jelas Suahasil secara tegas.
Mengacu pada catatan resmi Kementerian Keuangan, penyerapan belanja negara per September 2026 telah tembus Rp2.660,5 triliun, atau mengisi 69,2% dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Capaian penyerapan kas ini mengalami kenaikan sebesar 19% secara tahunan (yoy). Angka pertumbuhan ini melesat tajam dibanding fase serupa setahun lampau yang sempat mencatat minus 0,8%.
Ditinjau dari rincian pembagiannya, serapan kementerian/lembaga (K/L) terdata Rp1.069,4 triliun alias 70,8% pagu, melesat 33,5%.
Pada sisi lain, realisasi belanja kelompok non-K/L terkumpul Rp991,9 triliun setara 60,5% target, mencatat peningkatan 25,7%.
Sementara alokasi transfer ke daerah (TKD) terdistribusi Rp599,2 triliun atau 86,5% sasaran. Kendati demikian, pos TKD mengalami penurunan 7,1%, berbanding terbalik dari pertumbuhan 1,5% pada September 2025.
