Brigjen TNI Agus Bhakti mengimbau publik untuk memperkuat kecakapan digital dalam membendung peredaran kabar bohong serta rekayasa AI yang dapat merusak persatuan negeri.
KOTA BANDUNG — Kepala Staf Kodam (Kasdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti menyerukan kepada segenap lapisan warga agar memperdalam pemahaman dunia siber demi meredam luapan kabar dusta maupun pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan secara keliru. Dorongan tersebut diutarakan seiring kian terbukanya risiko malinformasi yang sanggup menyulut friksi antarwarga. Sikap ini ditegaskannya saat menghadiri diskusi bedah buku di Kota Bandung pada Jumat.
Brigjen Agus menggarisbawahi bahwa laju inovasi digital beserta sistem AI selain menyuguhkan efisiensi, turut memunculkan ancaman nyata terhadap ketenteraman sosial dan iklim politik. Menurut pandangannya, jagat maya dewasa ini telah beralih menjadi gelanggang perebutan pengaruh yang sanggup mengarahkan sudut pandang, cara berpikir, sampai tindakan warga dalam skala luas.
Risiko Malinformasi serta Tantangan Perang Kognitif
Pandangan itu terlontar dalam momentum kajian karya tulis bertajuk "Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025" besutan Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) bertempat di Vue Palace Artotel Curated. Agus menaruh asa supaya buku tersebut sanggup menjadi instrumen bedah ilmiah yang jitu guna mengurai kerumitan dinamika sosial-politik yang kian rawan terhantam serbuan pesan digital.
Agus pun menguraikan secara gamblang perihal ancaman malinformasi. Tak sama dengan kabar bohong konvensional, malinformasi sesungguhnya berpijak pada data aktual namun dipelintir lewat tendensi atau konteks yang menyesatkan. "Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik dan memperuncing perpecahan," tuturnya lugas. Beliau memandang kecakapan literasi khalayak merupakan benteng fundamental guna membina ketahanan dari aneka rupa rekayasa kabar, mencakup kabar dusta, disinformasi, misinformasi, hingga malinformasi.
Pada kesempatan serupa, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad, Ari Ganjar Herdiansah, mengupas isu perang kognitif sebagai manuver terorganisasi demi merebut maupun menata ulang konstelasi kekuasaan. Dirinya memaparkan bahwa gejolak pada ranah maya kerap kali bertaut dengan keresahan warga seputar problem riil keseharian, seperti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun sempitnya lapangan pencaharian. Masalah-masalah krusial tersebut lantas rentan dipoles jadi narasi terarah di jejaring sosial demi mengendalikan sentimen khalayak ramai.
