Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan respons positif terhadap peluncuran 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fase kedua oleh Badan Gizi Nasional, termasuk pendirian 59 unit pada kawasan 3T guna mempercepat penurunan stunting.
SIMALUNGUN – Pemprov Sumatera Utara mengapresiasi peresmian 232 unit SPPG gelombang kedua di daerahnya. Kebijakan ini dipandang sangat esensial dalam mendongkrak derajat kesehatan sekaligus tumbuh kembang generasi muda, khususnya guna memperlebar jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Gubernur Sumut, Surya, mengutarakan apresiasi itu selepas menghadiri seremoni daring bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Rabu. Peluncuran tersebut termasuk dalam agenda pembukaan serentak 1.400 unit SPPG di seantero Nusantara.
"Ini sebagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas kesehatan, dan tumbuh kembang anak," ungkap Wagub Surya. Dari keseluruhan 232 SPPG di Sumut, ada 59 unit yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, serta terluar (3T) yang terdistribusi pada 27 kabupaten dan kota.
Prioritas Daerah Stunting dan 3T
Wagub Surya menginginkan implementasi program MBG terus diperluas menuju seluruh wilayah 3T demi mengoptimalkan penanganan problem malnutrisi. Pemprov Sumut pun mendorong penambahan unit SPPG pada area yang belum tersentuh BGN, sehingga manfaatnya dirasakan publik lebih luas, terkhusus para pelajar sekolah.
"Keberadaan SPPG ini diharapkan memperluas akses masyarakat Sumut terhadap pemenuhan gizi tanpa terkendala kondisi geografis maupun jarak tempat tinggal," sebutnya. Dirinya menerangkan bahwa keberhasilan agenda MBG tidak cuma bertumpu pada tersedianya infrastruktur semata, melainkan juga kualitas manajemen serta mutu pelayanan setiap hari.
Kepala BGN, Sudaryono yang biasa dipanggil Mas Dar, memaparkan bahwa peresmian serentak 1.400 unit SPPG ini adalah fase kedua. Pada tahap sebelumnya, BGN meresmikan 480 unit SPPG di 16 provinsi kawasan Indonesia timur. Pada fase ini, fokus utama dialokasikan untuk area dengan angka prevalensi stunting tingkat tinggi serta sangat tinggi, termasuk kawasan 3T.
"Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali," tutur Sudaryono.
Keterlibatan Kepala Daerah
Sudaryono menggarisbawahi perlunya keikutsertaan kepala daerah beserta jajaran birokrasi dalam memantau operasional program. Dirinya meminta masukan tertulis lekas dilayangkan jika menjumpai fasilitas maupun operasional SPPG yang belum sesuai regulasi, terutama indikator kebersihan dan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
"Kalau IPAL dan fasilitas, higienis tidak sesuai, mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami. Kami ingin kepala daerah terlibat, dan keterlibatan perangkat daerah sangat diharapkan," ucap Mas Dar.
