Pemerintah Indonesia secara tegas menepis kabar yang menyebutkan adanya penolakan terhadap tawaran bantuan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Malaysia. Pihak otoritas menyatakan jalur diplomasi dan komunikasi bersama Negeri Jiran tetap berjalan aktif melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menuturkan bahwa Indonesia sangat menghormati tawaran uluran tangan tersebut sebagai cerminan kepedulian erat dari Malaysia.
“Pemerintah Indonesia menghargai betul tawaran dari Pemerintah Malaysia ini sebagai bentuk solidaritas yang diapresiasi. Ini demikian pernyataan dari Bapak Menko Polhukam kemarin pada saat bersama kami menyampaikan demikian,” tutur Honi saat memberikan keterangan pada Kamis (15/10/2026).
Honi mengungkapkan bahwa dialog intensif antarkedua negara perihal tawaran pemberian dukungan tersebut saat ini masih terus bergulir (on going).
“Kanalnya tentu melalui Kementerian Luar Negeri, yang berlanjut operasionalnya kepada BNPB atau jika nanti bantuan pesawat maupun personelnya berupa militer, tentu akan berlanjut ke Kementerian Pertahanan, mirip seperti kemarin pada saat kita mendapatkan bantuan dari Jepang,” ucapnya menjelaskan alur koordinasi.
Dirinya kembali menandaskan bahwa tidak ada sikap penolakan apa pun atas inisiatif dukungan yang ditujukan guna meredam kobaran karhutla di Tanah Air.
“Jadi dalam hal ini tidak ada kata kita menolak, itu tidak, karena ini bagi kepentingan masyarakat kita juga tentu mengapresiasi tawaran itu,” imbuh Honi.
Lebih lanjut diterangkan bahwa seluruh rangkaian pembicaraan masih bergulir, mencakup pemetaan rincian kebutuhan di lapangan, teknis operasional, hingga sokongan logistik apabila realisasi bantuan mulai digulirkan.
“Semuanya masih berproses dan memang terdapat banyak hal yang didiskusikan terkait kebutuhan operasional, deployment-nya, dukungan logistik, dan seterusnya,” papar jenderal bintang satu tersebut.
Menurutnya, mekanisme yang sedang dijalankan persis sama dengan alur birokrasi saat Indonesia menyambut bantuan armada udara milik Jepang tempo hari.
Penjelasan Resmi Terkait Dukungan Pesawat Jepang
Honi sekaligus meluruskan kabar burung yang menduga Jepang menyudahi misi pertolongannya karena diminta pergi. Merujuk rilis Kementerian Pertahanan, masa tugas pesawat kiriman Jepang memang dari awal disepakati berjalan sekitar kurun waktu dua pekan saja.
“Jadi sempat muncul juga di sosial media bahwa seolah-olah kita yang menyampaikan mereka untuk sudah selesai, padahal bukan, dan memang kemarin dari pesawat Jepang itu menurut keterangan dari Kementerian Pertahanan menyampaikan memang operasionalnya hanya 2 minggu. Jadi itu ya mereka sesuai dengan timeline-nya mereka, rencana mereka, mereka harus kembali,” papar Honi.
Ia menekankan kembalinya armada Jepang murni karena masa penugasan rampung sesuai skenario jadwal, bukan atas desakan otoritas Indonesia.
Di akhir keterangan, Honi mengingatkan skema bantuan Malaysia nantinya senantiasa berlabuh di Kemlu sebelum melibatkan instansi teknis terkait.
“Sekali lagi kanal awal tentu dari Kementerian Luar Negeri, kan gitu ya. Kemudian nanti dari koordinasi itu akan menggandeng lembaga teknis atau kementerian teknis yaitu Kementerian Pertahanan maupun tentunya dari BNPB untuk mengoperasionalkannya. Ini perlu proses dan waktu,” pungkas Honi.
