Hardiyanto Kenneth, anggota DPRD DKI Jakarta, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan sistem pendataan terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini dinilai mendesak agar skema intervensi berjalan tepat sasaran, mencakup penyediaan pelatihan kerja hingga program penguatan ekonomi warga.
JAKARTA – Legislator Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta menyusun basis data PPKS secara komprehensif, terintegrasi, dan presisi. Strategi pemutakhiran data tersebut dipandang teramat krusial supaya langkah penanganan terhadap masyarakat kelompok rentan dapat dieksekusi secara terarah.
"Pendataan diperlukan untuk mengetahui identitas, usia, asal daerah, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, kemampuan kerja, hingga kebutuhan setiap individu," ujar Hardiyanto Kenneth ketika memberikan keterangan di Jakarta pada hari Minggu.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa setiap individu PPKS memerlukan skema intervensi yang berbeda sesuai dengan profil masalah masing-masing. Pola tersebut harus diterapkan secara adil kepada anak jalanan, warga lanjut usia, kalangan disabilitas, hingga golongan usia produktif yang terlantar di ruang publik.
Sistem Data Valid Kunci Efektivitas Solusi Sosial
Melalui kepemilikan data yang sahih, instansi pemerintah bakal mampu menyusun peta penanganan yang efektif. Pilihan strategi tersebut meliputi pemulangan kembali ke keluarga, program pemulihan sosial, fasilitasi layanan medis, hingga bantuan pemberdayaan sektor ekonomi. "Kalau ada orang yang masih sehat, masih produktif, dan memiliki kemampuan untuk bekerja, jangan hanya ditampung," cetusnya secara tegas.
Sosok alumni PPRA Angkatan LXII Lemhannas RI ini berpandangan bahwa kelompok PPKS usia kerja yang masih bugar wajib difasilitasi kursus ketrampilan yang relevan dengan serapan bursa kerja. Aparatur daerah dituntut menghadirkan vokasi aplikatif, lantas menghubungkan keterampilan mereka langsung ke sektor industri.
Dirinya mendorong Pemprov DKI membangun kolaborasi strategis dengan komunitas wirausaha, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), BUMD, serta korporasi swasta untuk menyediakan lapangan kerja bagi PPKS yang tuntas dibina. Alur pemberdayaan mesti memiliki peta jalan berkesinambungan, berawal dari bimbingan kecakapan, asistensi berkala, permodalan usaha jika dibutuhkan, hingga pembukaan akses pasar supaya peserta benar-benar berdikari secara mandiri.
Intervensi Terpadu Melalui Sinergi Antar-OPD
Pria yang akrab disapa Bang Kent tersebut menyatakan penuntasan problem PPKS harus berjalan berkelanjutan dengan memadukan kinerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan terpadu mutlak dibutuhkan dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Satpol PP, hingga pejabat terdepan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Ia membenarkan razia penertiban memang tak terhindarkan tatkala ada kegiatan yang mengganggu kenyamanan publik atau mengancam keselamatan warga luas. "Tetapi setelah ditertibkan, jangan selesai sampai di situ. Mereka harus didata, diasesmen, diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dibina dan dipantau," paparnya mengingatkan.
Hardiyanto juga mendesak pengelola panti penampungan dan sarana rehabilitasi sosial di lingkup Pemprov DKI meningkatkan mutu fasilitas agar tidak hanya beroperasi sebagai tempat singgah belaka. Lingkungan tersebut harus menjadi sarana pemulihan mental, pembinaan kapasitas diri, serta reintegrasi ke masyarakat. Evaluasi teratur sangat penting dijalankan, sebab tolak ukur keberhasilan penanganan bukanlah banyaknya orang yang terjaring razia jalanan, melainkan berapa banyak mantan PPKS yang berhasil bekerja, rukun kembali dengan keluarga, menuntaskan pendidikan, serta tidak lagi hidup menggelandang di trotoar.
"Jakarta harus menjadi kota yang tertib, tetapi juga harus menjadi kota yang manusiawi. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik menjadi tidak tertib, tetapi kita juga tidak boleh menyelesaikan persoalan sosial hanya dengan menggusur atau memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain," tegasnya menutup pernyataan.
Tulisan ini disusun dengan dukungan AI.
DPRD DKI Dorong Pendataan Akurat PPKS untuk Penanganan Tepat dan Manusiawi
Menhub Perluas Penertiban Kendaraan ODOL hingga Pelabuhan Demi Keselamatan
Mensos Gus Ipul Akui Data Bansos Belum 100% Akurat, Tapi Sudah Lebih Baik
Ekonom: Kelangkaan Beras Premium di Ritel Modern Bukan Indikasi Gagal Swasembada
Wamenko Pangan Perkuat Sinergi Tangani 10.000 Hektare Karhutla di Kalsel
