Pemerintah Malaysia bersiap mendongkrak batas upah minimum nasional dari semula 1.700 ringgit (setara Rp7,44 juta) menjadi 2.000 ringgit (sekitar Rp8,76 juta) per bulan mulai Juni 2027. Lonjakan berkisar 17,6 persen ini dihadirkan sebagai agenda reformasi skema pengupahan demi mendongkrak kesejahteraan kaum buruh di tengah impitan beban hidup.
Ketetapan penyesuaian gaji minimum itu diumumkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat menjabarkan rancangan Anggaran Belanja Negara 2027 atau Belanjawan 2027. Di samping menaikkan standar upah nasional, otoritas setempat turut merumuskan patokan pendapatan bagi tenaga kerja semiterampil serta para lulusan perguruan tinggi.
Mengacu pada rilis di akun Instagram resmi miliknya, @anwaribrahim_my, pemerintah mematok upah minimum menyentuh RM2.500 atau Rp10,95 juta per bulan untuk kalangan lulusan sarjana serta pekerja semiterampil. Bersamaan dengan itu, standar upah layak (living wage) di lingkup entitas investasi negara (GLIC) dan badan usaha milik negara (GLC) dinaikkan dari RM3.100 (Rp13,57 juta) ke angka RM3.400 (Rp14,89 juta).
Pemberlakuan patokan upah minimum RM2.000 dijadwalkan berlaku efektif mulai Juni 2027, dengan dispensasi khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (PMKS) yang membukukan pendapatan tahunan di bawah RM50 juta.
Anwar menyatakan, restrukturisasi pengupahan adalah komitmen konkret otoritas demi menjamin seluruh kaum buruh Malaysia memperoleh pendapatan yang jauh lebih bermartabat.
"Belanjawan 2027 yang saya bentangkan hari ini merupakan langkah penting dalam upaya berkelanjutan Pemerintah MADANI untuk mengangkat martabat setiap warga Malaysia, dengan aspirasi menggapai langit dan tetap berpijak di bumi," tutur Anwar melalui postingan Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Menurut Anwar, langkah ini juga dirancang untuk meredam tingginya biaya kebutuhan pokok lewat peningkatan upah terendah sekaligus memastikan para lulusan universitas menerima bayaran sepadan.
Malaysia Perbesar Kucuran Bantuan untuk Rakyat
Bukan cuma reformasi upah, kabinet negeri jiran melipatgandakan pagu subsidi dan santunan sosial melampaui RM80 miliar sepanjang 2027. Nilai tersebut mencakup subsidi sektor energi sebesar RM40 miliar serta alokasi bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang mendekati RM3,3 miliar.
Pemerintah pun mengerek dana Sumbangan Tunai Rahmah (STR) bersama Sumbangan Asas Rahmah (SARA) dari RM15 miliar ke batas RM16 miliar. Melalui skema SARA, setiap keluarga penerima STR akan memperoleh sokongan RM150 per bulan atau mencapai RM1.800 per tahun.
Bahkan, Malaysia juga menyediakan bantuan ekstra SARA senilai RM200 bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Kucuran itu dibagikan bertahap, yaitu RM100 menjelang Idulfitri serta RM100 saat momentum 70 tahun hari kemerdekaan Malaysia.
Inisiatif jaring pengaman ini diproyeksikan menjangkau 13 juta penduduk, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah (kategori M40).
Pada sektor edukasi, sokongan dana Bantuan Awal Persekolahan dinaikkan dari besaran RM150 ke angka RM200 untuk tiap pelajar.
Sementara pada bidang medis, pemerintah menyalurkan anggaran RM47,7 miliar kepada Kementerian Kesehatan Malaysia. Sebesar RM1,2 miliar darinya dialokasikan untuk perbaikan klinik dan rumah sakit, ditambah pendirian sembilan fasilitas medis baru.
Anwar turut menegaskan penuntasan dilema dokter kontrak melalui status pegawai tetap bagi 9.000 dokter sampai 2027. Nantinya, perekrutan tenaga dokter melalui pola kontrak bakal disetop.
"Insyaallah, seluruh jajaran Pemerintah MADANI akan terus bekerja keras untuk memperkuat ekonomi negara dan memastikan hasil kemakmuran dikembalikan secara adil kepada seluruh rakyat Malaysia," tandas Anwar.
