Pemerintah Indonesia kembali menggarisbawahi urgensi penguatan kolaborasi antarbangsa yang sanggup mentransformasikan berbagai janji lingkungan menjadi langkah riil di tataran praktis. Penegasan krusial tersebut dilontarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat saat berpidato di sesi Leader’s Plenary pada agenda Pre-COP Leader’s Event, sebuah rangkaian penting Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) United Nations Framework Convention on Climate Change yang dihelat pada Selasa (6/10/2026).
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities),” ungkap Jumhur lewat rilis tertulis pada Rabu (7/10/2026).
Dalam forum tingkat tinggi tersebut, delegasi Republik Indonesia menegaskan target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) guna memandu pencapaian net-zero emissions pada 2060 atau bahkan dapat tercapai lebih dini. Delegasi Nusantara turut memastikan bahwa program mitigasi iklim wajib berjalan selaras beriringan dengan laju ekspansi perekonomian nasional, penjagaan ketahanan pasokan energi, pengentasan problematika kemiskinan, hingga peningkatan kapasitas ketahanan dan proteksi segenap elemen masyarakat luas.
Lebih lanjut, pihak Indonesia juga menggarisbawahi prinsip kesetaraan yang mutlak dipenuhi, termasuk kemudahan memperoleh kucuran pendanaan, transfer teknologi mutakhir, serta fasilitasi penguatan kapasitas sumber daya guna menopang keberhasilan agenda adaptasi maupun mitigasi pemanasan global.
“Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri—baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan,” kata Jumhur memaparkan strategi komprehensif tersebut secara terperinci.
Indonesia kembali menekankan indikator keberhasilan penyelamatan iklim bumi tidak cukup hanya diukur dari megahnya deklarasi politik yang disuarakan dalam perhelatan diplomatik global. Keberhasilan hakiki justru bertumpu pada kesanggupan negara-negara peserta dalam merealisasikan kebijakan teknis yang konkret, memiliki mekanisme pengukuran yang gamblang, serta menghadirkan dampak positif langsung bagi taraf hidup warga.
“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” papar Jumhur.
Rangkaian gelaran Pre-COP31 yang dipusatkan di Fiji dan Tuvalu sepanjang kurun waktu 5–9 Oktober 2026 tersebut memasuki fase perundingan puncak melalui perhelatan Pre-COP Leader’s Event serta Pacific Pre-COP High-Level Ministerial Meeting. Keseluruhan musyawarah ini difungsikan sebagai tahapan pemanasan krusial menuju konferensi akbar United Nations Climate Change Conference (COP31) yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki, mulai 9 hingga 20 November 2026.
Capaian monumental dari perhelatan Pre-COP Leader’s Event yang berlangsung intensif seharian penuh pada 6 Oktober 2026 adalah disahkannya Deklarasi Taku Pakasoa. Kesepakatan bersama ini menjadi manifestasi nyata solidaritas komunitas internasional, secara spesifik ditujukan bagi negara kepulauan berkembang (Small Island Developing States/SIDS) dan kelompok negara paling terbelakang (Least Developing Countries/LDC), guna menggenjot kapasitas mitigasi, menanggulangi kerusakan iklim ekstrem, sekaligus mengokohkan resiliensi dalam memitigasi bahaya kerugian permanen yang mustahil dipulihkan.
Penciptaan deklarasi bersejarah ini dimatangkan di tengah penyelenggaraan Pre-COP31 di wilayah Fiji dan Tuvalu. Sebagai representasi kawasan kepulauan Pasifik yang paling rentan terhadap imbas krisis bumi, Tuvalu tak kenal lelah menyuarakan gentingnya aksi terpadu dunia, lebih-lebih saat menghadapi ancaman kenaikan muka air laut yang berpotensi melenyapkan eksistensi kedaulatan negara-negara kecil apabila ikhtiar adaptasi mendesak diabaikan.
Rangkaian agenda lima hari yang mencakup Pre-COP Leader’s Event serta Pacific Pre-COP High-Level Ministerial Meeting ini menjadi sarana vital untuk mengalihkan atensi global secara langsung ke kawasan Pasifik yang menjadi benteng terdepan terdampak krisis iklim, sembari mengekspos ragam solusi lokal masyarakat Pasifik.
Forum Pre-COP31 tersebut didatangi oleh utusan resmi lebih dari 50 negara dunia, mencakup kepala negara, perdana menteri, pejabat kabinet, negosiator senior, dan delegasi badan internasional terkemuka.
Ajang diplomasi ini menjadi momentum musyawarah penentu terakhir di level menteri menjelang perhelatan COP31 untuk menyatukan komitmen politis serta mematangkan berkas prioritas sebelum dibawa ke Antalya, Türkiye.
Sejumlah figur pimpinan terkemuka yang hadir langsung di Pre-COP31 antara lain Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia yang juga President of Negotiations for COP31 Chris Bowen, Presiden COP31 sekaligus Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi dan Perubahan Iklim Türkiye Murat Kurum, Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo, Presiden Palau Surangel Whipps Jr, Perdana Menteri Mauritius Navinchandra Ramgoolam, serta Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.
Ajang tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, Deputi Sekjen PBB Aminah J Mohammed, serta wakil dari organisasi global kenamaan seperti Asian Development Bank (ADB) dan Green Climate Fund (GCF).
Dari Tanah Air, Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Jumhur selaku Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk mewakili delegasi Indonesia pada Pre-COP Leader’s Event, didampingi Duta Besar RI untuk Fiji merangkap Republik Kiribati, Nauru, dan Tuvalu Dupito Darma Simamora, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Sudijanto, serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya PPI Irawan Asaad guna menegaskan posisi strategis Indonesia sekaligus mempererat jejaring bersama negara Pasifik menjelang COP31.
Ikuti berita terkini dan terpercaya hanya di Berita Liputan6
Climate Summit PBB, Menteri LH Beberkan Langkah Pengendalian Iklim
Menlu Sugiono: Ketahanan Nasional Kunci Hadapi Risiko Perubahan Iklim
MPR Minta RUU Perubahan Iklim Dibahas Akhir 2026, Ini Alasannya
Pasar Karbon Berkualitas Bukan Sekadar Kejar Nilai Ekonomi
Warga Kemayoran Gotong Royong Bangun Budaya Peduli Lingkungan
El Nino Makin Menguat, WMO Peringatkan Risiko Cuaca Ekstrem
6 Negara dengan Sistem Pertanian Kuno yang Masih Bertahan, Ada yang Berusia Lebih dari 2.000 Tahun
PM Nepal: Perubahan Iklim Salah Satu Faktor Pemicu Banjir Bandang
Banjir Bandang Nepal-Tibet: Korban Tewas 797 Orang, Lebih dari 3.000 Hilang
