Suzanty Sitorus selaku Direktur Eksekutif Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) memaparkan rintangan berat yang dihadapi Indonesia saat berupaya memangkas kadar emisi, khususnya pada ranah teknologi serta perindustrian.
"Hambatannya luar biasa tinggi, sebagaimana telah diutarakan oleh Bapak Wamenperin. Faktanya, pilar industri serta sarana transportasi di tanah air masih amat bergantung kepada pemakaian energi fosil," ungkap Suzanty saat berbicara pada forum EVolution Forum inisiasi CNN Indonesia, hari Rabu (30/9).
Suzanty menerangkan bahwa tingginya pemakaian bahan bakar berbasis fosil tersebut membawa efek buruk langsung pada kemunculan polutan lokal di masyarakat.
"Bila meninjau konsekuensinya, permasalahannya bukan sebatas gas emisi karbon, melainkan partikel polutan lokal seperti PM2.5. Bahaya ini langsung dialami masyarakat seketika, tanpa perlu menanti akumulasi pekat atau baru terpantau di pengujung tahun," jelasnya.
Di samping itu, Suzanty menggarisbawahi kendala penanggulangan operasional pabrik yang mengandalkan bahan bakar batu bara. Tindakan cepat cukup terkendala lantaran tingginya beban pengeluaran finansial serta keterbatasan adopsi teknologi mutakhir.
"Seluruh persoalan ini muncul secara bersamaan. Kita telah menyimak bersama bahwa sektor industri memanfaatkan batu bara secara masif, utamanya produsen semen, baja, produk kimia, hingga fasilitas smelter pengolahan mineral. Penggunaannya mencakup pembakaran langsung untuk panas maupun lewat pasokan listrik PLTU captive pada kawasan industri," tambahnya.
Beralih ke ranah mobilitas, Suzanty menilai bahan bakar minyak yang beredar pada kendaraan masyarakat saat ini masih memiliki kadar belerang atau sulfur cukup pekat.
"Kondisi tersebut menyebabkan polusi udara perkotaan kian terkonsentrasi dari emisi knalpot, sampai menembus batas baku mutu lingkungan nasional serta standar Organisasi Kesehatan Dunia," paparnya.
Suzanty menegaskan krisis lingkungan seperti ini mustahil dituntaskan oleh satu instansi, satu bidang usaha, ataupun sebuah kawasan pemerintahan secara terisolasi. Seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral dan aparat birokrasi wajib berkolaborasi secara padu.
"Sektor transportasi turut melibatkan peran Kementerian Perindustrian, dan keterlibatan pemerintah daerah mutlak diperlukan karena kabut polusi tentu tidak terbatasi sekat administratif wilayah," terangnya.
Oleh sebab itu, Suzanty mendesak percepatan pembentukan ekosistem kerja terstruktur demi mengatasi polusi secara menyeluruh dan tuntas.
"Tantangan paling mendasar bertumpu pada eksekusi nyata dari ragam strategi unggul arahan Wamenperin, mengingat kita masih menghadapi kendala kelembagaan, minimnya koordinasi, serta besarnya biaya penyediaan teknologi dan infrastruktur pendukungnya," pungkas Suzanty.
