Jakarta, CNBC Indonesia – Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan menuturkan minimnya bantuan bagi nelayan nasional, mulai dari akses permodalan hingga sarana penunjang, yang kerap memaksa mereka meminjam dana ke tengkulak.
Zulhas menyebutkan bahwa kalangan nelayan di tanah air acap kali berjuang secara mandiri tanpa pendampingan nyata pemerintah ataupun pemangku kepentingan.
"Para nelayan selama ini berjuang tanpa dukungan yang memadai, bahkan mungkin sampai sekarang," ucap Zulhas saat menghadiri Agri Food Forum 2026, Senin (19/10/2026).
Dirinya menerangkan bahwa beban utang nelayan ke rentenir atau tengkulak demi menyambung kebutuhan hidup bahkan ada yang menembus angka Rp 100 juta.
"Permodalannya gimana? Akhirnya dia terpaksa jual rugi. Begitu dia rugi, dia kan perlu hidup. Pinjam lagi uang sama tengkulak, lama-lama dia kalau dapat ikan harus setor sama tengkulak. Nelayan itu rata-rata punya utang di atas Rp 50-100 juta, dia harus setor kepada tengkulaknya itu, lama-lama tambah miskin, tambah bergantung, sudah seperti budak," papar Zulhas.
Tak hanya permodalan, fasilitas agar nelayan memperoleh nilai jual tangkapan terbaik dinilai masih belum memadai.
"Nelayan ini dia nangkap ikan, dapat ikannya bagus, ya dia ditawar murah, kalau dia enggak jual ikannya busuk, karena enggak ada pabrik es di situ, enggak ada tempat penyimpanan di situ, balai lelangnya juga enggak karu-karuan kondisinya di situ," tambahnya.
Kondisi memprihatinkan inilah yang mendorong Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah tersebut demi mengangkat kesejahteraan dan mutu tangkapan nelayan.
"Oleh karena itu, Presiden (Prabowo) mengatakan harus kita tuntaskan, akan dibangun tahun ini 1.300-an Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), tahun depan 2.000 KNMP, rencananya total sampai 2030 ada 5.000 KNMP, ini harus ada pendukung seperti cold storage, bengkelnya, dan lain-lain," pungkas Zulhas.
