Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengajak pihak swasta untuk menanamkan modal di sektor kelapa sawit demi memacu produktivitas, memperkokoh hilirisasi, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih berkualitas bagi masyarakat.
"Investasi perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan seluruh rantai nilai industri, termasuk penguatan kapasitas pekebun rakyat dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan," tutur Suahasil dalam pernyataan resmi tertulis saat menghadiri forum Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10).
Suahasil menggarisbawahi peranan vital kelapa sawit dalam menopang perekonomian nasional, yang merentang luas dari pergerakan ekonomi desa, industri manufaktur, hingga ketahanan pangan serta energi. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 16,8 juta hektare, dengan porsi sekitar 41 persen di antaranya dikelola mandiri oleh para pekebun (smallholders).
Kondisi riil tersebut, lanjutnya, memperlihatkan bahwa masa depan tata kelola industri sawit sangat bertumpu pada kemakmuran warga di pelosok perdesaan. Oleh sebab itu, akselerasi produktivitas kebun-kebun yang sudah beroperasi harus menjadi fokus utama, supaya pemasukan petani dapat terdongkrak tanpa mesti memicu degradasi kawasan hutan.
"Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar modal yang dapat kita mobilisasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ke mana modal tersebut mengalir dan apa hasil yang dapat dicapai. Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan," papar Menkeu.
Suahasil merumuskan tiga agenda kunci guna mewujudkan gagasan tersebut. Pertama, menjadikan prinsip ramah lingkungan sebagai daya pikat modal dengan memacu hilirisasi melalui kreasi pangan berbasis agrikultur, industri oleokimia, biomaterial, serta pembiayaan teknologi pemrosesan dan inovasi barang olahan.
"Pengembangan energi berbasis sawit, termasuk implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), dan bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline), juga menjadi bagian dari upaya memperluas nilai tambah industri," urai Suahasil.
Kedua, mengoptimalkan fungsi otoritas negara dan lembaga pendanaan pembangunan untuk membuka peluang investasi produktif yang belum dapat ditangani secara penuh oleh mekanisme pasar bebas.
Suahasil memaparkan skema pembagian risiko (risk sharing), pendampingan teknis, serta perancangan proyek yang matang dapat memancing minat investor swasta dalam program peremajaan kebun rakyat, perbaikan sistem ketelusuran pasokan (traceability), dan ekspansi sektor hilir.
"Dalam hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mendukung penguatan sektor melalui peremajaan perkebunan rakyat, pengembangan keterampilan, penelitian, dan infrastruktur. Dukungan tersebut perlu dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab secara fiskal," ucapnya.
Ketiga, mengintegrasikan pekebun swadaya ke dalam pola bisnis utama industri kelapa sawit nasional. Menurut pandangannya, petani bukanlah sekadar entitas pemasok komoditas mentah, melainkan produsen berdaya dan pelaku usaha yang layak dilibatkan secara luas.
"Dengan demikian, investasi di sektor sawit dapat membuka peluang kerja yang lebih produktif, meningkatkan keterampilan, memperbaiki kondisi kerja, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Peluang tersebut juga mencakup bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, serta rekayasa dan teknologi," imbuh Suahasil.
Di samping itu, Suahasil menandaskan peningkatan nilai komoditas dan terbukanya lapangan kerja bermutu wajib berjalan selaras dengan agenda pemeliharaan kelestarian alam. Langkah penegakan hukum yang transparan dan berwibawa mutlak dijalankan demi memastikan aktivitas perkebunan taat pada aturan legal.
Suahasil memaparkan sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berhasil memulihkan serta mengembalikan 6,2 juta hektare lahan hutan yang dahulu dimanfaatkan secara ilegal, termasuk untuk lahan budidaya kelapa sawit.
"Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia dalam menerapkan prinsip keberlanjutan," tegasnya.
Dirinya mengingatkan kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup bukanlah dua perkara yang saling meniadakan. Dengan penanaman modal terarah, kenaikan kapasitas panen, pemberdayaan petani, serta hilirisasi, sawit berpotensi besar membagikan keuntungan ekonomi tanpa merusak ekologi.
"Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360," pungkas Suahasil.
