Rini Widyantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyatakan rencananya untuk menemui Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara. Pertemuan tersebut diagendakan guna membahas rencana pengalihan sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah (Pemda) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) menuju Himpunan Bank Negara (Himbara).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rini saat dimintai konfirmasi mengenai langkah koordinasi terkait rencana pemindahan penyaluran gaji abdi negara dari BPD ke jajaran bank pelat merah.
"Belum, saya juga belum bicara. Nanti saya akan bicara dengan Menteri Keuangan yang baru, ya," kata Rini saat ditemui awak media di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (16/9).
Rini pun memberikan penegasan bahwa wewenang atas kebijakan perubahan payroll bagi ASN Pemda dari BPD ke Himbara berada sepenuhnya di bawah kendali Kementerian Keuangan, bukan merupakan otoritas dari KemenPAN RB.
"Kalau urusan itunya kan kebijakan untuk itu sudah ke Kementerian Keuangan, bukan di kita," tuturnya menjelaskan.
Sementara itu, bergulirnya wacana peralihan rekening gaji aparatur negara tersebut telah memicu gelombang kecemasan dari Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBPDSI).
Pihak SPBPDSI memaparkan bahwa rencana kebijakan pemindahan payroll ASN, baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari BPD ke Himbara, bakal membawa imbas buruk bagi kelangsungan hidup para staf BPD.
Perwakilan SPBPDSI, Sigit, mengungkapkan kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan ratusan ribu pekerja BPD di berbagai penjuru Indonesia menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.
Sigit menerangkan pengalihan payroll PNS ke bank BUMN ini akan mendatangkan efek domino yang memukul langsung tiga aspek penting: ketenagakerjaan, kelangsungan bisnis perbankan, dan stabilitas ekonomi daerah. Ditinjau dari likuiditas, porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) pada BPD dipastikan menyusut drastis.
"Jika payroll ASN ini pindah dari BPD ke Himbara, maka otomatis dana CASA dari BPD ini akan berkurang cukup signifikan. Dengan berkurangnya dana CASA yang cukup signifikan ini, likuiditas dari BPD otomatis akan menurun," beber Sigit dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Kamis (3/9).
Ia menambahkan, apabila selama ini perbankan daerah mengandalkan simpanan dan giro gaji staf berbunga rendah, mereka kelak terpaksa mengandalkan dana mahal seperti instrumen deposito yang bakal melambungkan beban biaya dana atau cost of fund.
Sigit juga mengingatkan bahaya macetnya pembiayaan kredit, baik pinjaman sektor UMKM ataupun kredit konsumsi para pegawai. Potensi kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dinilai sangat mengkhawatirkan akibat relokasi rekening penyaluran upah tersebut.
"Karena perpindahan gaji ASN, entah itu P3K, entah itu nanti PNS, itu otomatis penagihan atau pembayaran angsuran akan cukup sulit, gitu, karena gaji yang selama ini dipotong oleh BPD akan berpindah ke Himbara," imbuhnya.
