Jakarta, CNBC Indonesia – Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memantau bergulirnya rencana surat keputusan bersama (SKB) lintas kementerian. Kebijakan itu nantinya mensyaratkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) merampungkan kewajiban perpajakan apabila ingin mengajukan kenaikan pangkat maupun golongan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Bob Arfan menegaskan komitmen lembaganya guna mendorong ketaatan membayar pajak, utamanya bagi kalangan aparatur negara. Pasalnya, kedisiplinan tersebut selaras dengan regulasi serta instruksi yang sudah diterapkan sejauh ini.
Petunjuk itu salah satunya tertuang melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Registrasi serta Aktivasi Akun Wajib Pajak Beserta Pembuatan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik Memakai Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) Mulai Tahun Pajak 2025 Bagi ASN, TNI, dan Polri.
"Kami mendukung upaya peningkatan kepatuhan perpajakan ASN. Kepatuhan pajak adalah bagian dari integritas dan keteladanan aparatur, serta sejalan dengan arahan yang selama ini sudah berjalan, termasuk SE Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025," jelas Bob kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Kendati demikian, rincian teknis maupun tenggat waktu peresmian aturan belum diuraikan lebih jauh oleh Bob. Ia menyarankan agar perihal operasional pajak langsung dikoordinasikan menuju Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menegaskan ASN mustahil mengantongi promosi kenaikan pangkat atau golongan jika melalaikan penyerahan laporan dan penyelesaian tanggungan pajaknya.
Bimo menggarisbawahi bahwa agenda promosi jenjang karier serta eselonisasi mewajibkan kepemilikan surat keterangan fiskal (SKF). Ketentuan tersebut bersiap diresmikan lewat keputusan bersama jajaran empat hingga lima pimpinan kementerian, salah satunya Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
"Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara)," ucap Bimo saat Media Gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11/2026).







