Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menginstruksikan segenap jajaran OPD untuk mengintensifkan koordinasi serta sinergi dalam mengeksekusi rencana aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2026 demi terwujudnya program yang terukur dan berdampak riil.
KOBA – Wakil Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Efrianda, mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan keterpaduan kerja saat menjalankan rencana aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2026. Upaya strategis ini dipandang sangat esensial agar rentetan program terarah secara akurat serta menghadirkan faedah konkret bagi warga.
Efrianda menyatakan bahwa agenda pembangunan kependudukan adalah tanggung jawab bersama yang mustahil dikerjakan secara parsial oleh satu instansi saja. "Pembangunan kependudukan tidak dapat dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan komitmen, koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak," tutur Efrianda.
Dirinya memaparkan, capaian positif sektor ini sangat bertumpu pada keikutsertaan aktif segenap perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan mandat kewenangan masing-masing. Oleh sebab itu, soliditas lintas instansi menjadi faktor penentu terpenting.
Penyelarasan Program ke Perencanaan Pembangunan Daerah
Selanjutnya, Efrianda menguraikan bahwa berkas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Bangka Tengah 2025–2029 sudah disahkan menjadi rujukan utama untuk menyisipkan berbagai persoalan kependudukan ke agenda perencanaan daerah. Kendati demikian, ia memberi peringatan keras supaya panduan itu tidak sekadar menjadi tumpukan berkas formal semata.
"Dokumen tersebut harus diterjemahkan menjadi program nyata dengan indikator keberhasilan dan target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya. Ia menghendaki tiap-tiap perangkat daerah mengerti fungsi dan kewajibannya, sekaligus meleburkan agenda kependudukan ke penyusunan rencana kerja serta alokasi anggaran.
Berdasarkan pandangan Efrianda, keharmonisan tersebut amat krusial agar kegiatan yang digulirkan bukan sekadar menuntaskan kewajiban birokrasi, melainkan sanggup melahirkan efek positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ia turut memerintahkan seluruh instansi melaporkan data perkembangan secara rutin demi mempermudah monitoring juga penilaian atas tolok ukur maupun sasaran yang telah disepakati.
"Jangan sampai rencana aksi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus benar-benar menjadi pedoman kerja yang dilaksanakan dan dievaluasi secara konsisten," pungkasnya.
