Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000. Angka ketetapan tersebut mencerminkan lonjakan sebesar 11,57 persen atau mengalami peningkatan nominal Rp 283.119,32 jika dibandingkan dengan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp 2.446.880,68.
Kebijakan pengupahan ini secara formal disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang diteken di Surabaya pada 21 November 2026, dan direncanakan mulai diterapkan secara serentak per 1 Januari 2027 mendatang.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” tutur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan resminya pada hari Minggu (22/11/2026).
Khofifah menjelaskan bahwa penentuan kenaikan UMP tersebut diputuskan berlandaskan sejumlah parameter perekonomian daerah, meliputi laju inflasi yang berada pada kisaran 3,33 persen serta tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,82 persen. Dengan demikian, lonjakan UMP sebesar 11,57 persen ini berada melampaui level inflasi wilayah.
Selain itu, kalkulasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tingkat provinsi untuk tahun 2026 yang menyentuh angka Rp 3.742.675 per bulan juga dijadikan pijakan mendasar. Lewat besaran upah baru Rp 2,73 juta, rasio pemenuhan UMP terhadap KHL melonjak hingga 72,94 persen, meningkat signifikan dibandingkan posisi tahun 2026 yang hanya berkisar 65,38 persen.
Khofifah memaparkan bahwa perbandingan standar upah antardaerah tidak sepantasnya dinilai semata-mata dari besaran angka mentah, melainkan wajib memperhitungkan tingkat KHL serta dinamika riil perekonomian setempat. Sebagai perbandingan regional, besaran UMP Jatim 2027 terhitung mendekati nilai upah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 2.725.000 serta lebih tinggi dari Jawa Tengah yang dipatok Rp 2.655.454. Dilihat berdasarkan rasio perbandingan UMP terhadap KHL, Jawa Timur yang mencatat 72,94 persen berhasil mengungguli Jawa Barat dengan 70,62 persen maupun Jawa Tengah pada persentase 71 persen.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ucap Khofifah.
Landasan Kebijakan Upah
Khofifah menegaskan arah kebijakan upah periode mendatang difokuskan guna memelihara titik temu antara perlindungan kapasitas belanja para buruh serta kelangsungan operasional sektor usaha. Kenaikan bayaran diharapkan memicu konsumsi domestik sekaligus mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sembari tetap menjaga produktivitas kerja, ketahanan korporasi, serta pembukaan lapangan kerja baru.
“Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Mengenai implementasi tingkat lokal, Khofifah menggarisbawahi bahwa Jawa Timur melingkupi 38 kabupaten/kota yang mempunyai latar ekonomi dan karakter ketenagakerjaan berlainan. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 nantinya disusun tersendiri lewat proses regulasi perundang-undangan. Setelah regulasi UMK disahkan, maka patokan gaji di daerah tersebut wajib mengacu pada ketentuan UMK masing-masing.
Menghadapi implementasi ketentuan anyar di awal tahun depan, Khofifah mengimbau segenap pelaku usaha agar segera mematangkan skema gaji serta mengedepankan dialog terbuka bersama para pekerja demi memelihara iklim ketenagakerjaan yang harmonis.
Ikuti perkembangan berita terkini dan terpercaya pada portal Berita Liputan6.
