Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) guna mengoptimalkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai motor komunikasi strategis. Langkah tersebut krusial dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan publik, sehingga segenap lapisan masyarakat dapat memahami ragam program pemerintah secara tepat.
Tito menegaskan bahwa legitimasi dan sokongan warga merupakan pilar fundamental bagi keberlanjutan roda pemerintahan dalam sistem demokrasi. Oleh sebab itu, aparatur negara wajib menaruh perhatian serius terhadap kontribusi media massa dalam membentuk cara pandang publik pada kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan.
"Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media," ujar Tito ketika menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026).
Tito menguraikan bahwa pesatnya peredaran kabar di era digital memunculkan fenomena tantangan baru bernama firehose of falsehood. Istilah ini merujuk pada maraknya penyebaran berita palsu secara masif yang mampu menenggelamkan informasi berbasis data faktual akibat kalah frekuensi. Situasi pelik tersebut berisiko menggiring warga lebih percaya terhadap kabar keliru ketimbang realitas sebenarnya.
Menghadapi hal itu, deretan capaian serta rencana positif dari pemerintah wajib disebarluaskan dengan tepat sasaran agar menarik perhatian masyarakat luas. Maka dari itu, instansi Diskominfo di tingkat lokal berperan selaku rekan strategis pemerintah pusat dalam menyelaraskan narasi pembangunan.
"Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu [narasinya]," ucap Tito.
Lebih jauh, Tito menggarisbawahi perlunya tata kelola media yang terstruktur rapi, mencakup kanal konvensional sampai jejaring sosial. Pihaknya pun meminta sinkronisasi koordinasi antara Diskominfo tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI terus dipacu, sehingga publikasi program di daerah mampu menyokong kabar pemerintah pusat.
"Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom," tuturnya.
Mendagri juga menyoroti komitmen Pemda pada urusan kehumasan serta informatika. Lantaran bidang tersebut masuk kategori layanan wajib non-pelayanan dasar, Diskominfo kerap kali luput dijadikan program prioritas di beberapa wilayah. Padahal, penguatan komunikasi publik amat dibutuhkan dalam meraih simpati masyarakat bagi program daerah maupun pusat.
"Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas," jelasnya.
Selain alokasi pendanaan, Tito mengingatkan pentingnya rancangan belanja yang terarah serta pengangkatan pimpinan Diskominfo yang kompeten di bidang komunikasi dan teknologi. Kriteria kepemimpinan tersebut dianggap mutlak agar strategi penyebaran informasi publik beroperasi maksimal dan sejalan dengan sasaran kinerja birokrasi.
"Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi," tegas Tito.
Adapun Bakom RI memilih tajuk "Dua Tahun Gerak Nyata" sebagai agenda utama memperingati dua tahun masa bakti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gagasan ini difungsikan menjadi acuan bersama untuk mengabarkan capaian kerja nyata kabinet pada publik.
Agenda pertemuan koordinasi ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan beserta jajaran pimpinan Diskominfo seluruh daerah, baik perwakilan tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
