Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya meningkatkan mutu pengelolaan administrasi PPNS lewat modernisasi platform digital demi menghadirkan pelayanan hukum yang berdaya guna serta akuntabel.
PANGKALPINANG – Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan keseriusan dalam memaksimalkan tata kelola administrasi PPNS lewat percepatan digitalisasi serta pemutakhiran sistem kerja. Kebijakan terencana ini dirancang agar penyelenggaraan urusan hukum di daerah berlangsung secara terpadu, transparan, efektif, dan sepenuhnya berbasis teknologi informasi.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Kaswo, menegaskan kesiapan jajarannya dalam menerapkan pembaruan sistem Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut. “Kami siap mengimplementasikan pembaruan aplikasi PPNS guna mewujudkan pelayanan administrasi hukum yang efektif, akuntabel dan terintegrasi berbasis digital,” tuturnya selepas menghadiri agenda Sosialisasi Rebuild Aplikasi PPNS di Pangkalpinang pada Kamis.
Kaswo memaparkan bahwa sokongan menyeluruh diwujudkan melalui pemantapan koordinasi lintas sektoral, penyiapan kapasitas aparatur sipil, serta tata kelola layanan publik yang kredibel. Dirinya menilai penyempurnaan peranti lunak ini menjadi pijakan penting guna mendongkrak standar mutu pelayanan administrasi hukum di seluruh penjuru Bangka Belitung.
Penguatan Peran Wilayah
Pertemuan edukatif yang diinisiasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini difokuskan guna mengefisienkan prosedur birokrasi PPNS. Berkat forum sosialisasi ini, jajaran Kanwil Kemenkum Babel dipandang telah memiliki kesiapan matang guna mengoperasikan platform mutakhir tersebut.
Direktur Pidana Ditjen AHU, Ferry Gunawan C, menerangkan pembaruan aplikasi PPNS menjadi langkah nyata dalam memacu ketepatan tata kelola data, alur validasi, pemeriksaan berkas, sekaligus mempererat kolaborasi Ditjen AHU bersama kementerian/lembaga, pemda, dan kantor wilayah. “Saya mendorong penguatan peran kantor wilayah dalam pembinaan dan pelayanan PPNS melalui rencana pembentukan Sekretariat PPNS di setiap wilayah,” paparnya.


