Senat Filipina mengambil langkah untuk menggugurkan mayoritas tuntutan pemakzulan yang menjerat Wakil Presiden Sara Duterte. Melalui ketetapan ini, jalannya peradilan resmi dialihkan hanya guna meneliti dakwaan tunggal terkait kepemilikan aset yang tidak wajar.
Situasi ini menghadirkan momentum krusial bagi perjalanan politik Sara Duterte, terutama saat dirinya berencana mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan presiden Filipina periode 2028 mendatang.
Melansir laporan Reuters pada Minggu (1/11/2026), ketua tim jaksa penuntut Gerville Luistro menegaskan di persidangan agar tiga perkara pemakzulan disetop. Alhasil, jajaran senator pemegang mandat peradilan pemakzulan hanya akan mengadili satu tuduhan yang tersisa.
Sejak bulan Juli lalu, tim penuntut umum sudah menyerahkan rangkaian bukti perihal pelbagai pelanggaran hukum Duterte. Daftar perkara tersebut mencakup pengkhianatan amanat rakyat, harta kekayaan tak jelas, pelanggaran undang-undang dasar, suap, praktik korupsi, hingga tindak pidana berat lainnya.
Adapun tiga tuduhan yang dibatalkan meliputi perkara penyimpangan anggaran rahasia, tindak penyuapan, dan intimidasi terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., sang ibu negara, serta mantan pimpinan dewan parlemen Filipina.
Luistro menerangkan bahwa pembatasan kasus ke satu dakwaan bakal memadatkan ruang lingkup pembahasan sidang. Upaya tersebut diyakini mendatangkan faedah nyata bagi lembaga Senat, terdakwa, dan khalayak umum.
Sebaliknya, kuasa hukum Duterte memprotes ketetapan itu karena dinilai berat sebelah. Pencabutan tuntutan dianggap merampas hak Duterte dalam membeberkan argumentasi pembelaan atas dakwaan yang digugurkan.
Sebelumnya, majelis pemakzulan menetapkan hanya senator peserta sidang yang suaranya dihitung sah saat penentuan vonis. Kebijakan ini mempercepat pencapaian ambang batas dua pertiga suara guna memvonis bersalah sang wapres.
Bila diputus bersalah, Duterte terancam dicabut haknya dalam bursa jabatan publik, termasuk tertutupnya peluang maju Pilpres Filipina 2028.
