Jakarta, CNBC Indonesia – Rentetan serangan kelompok Houthi ke teritorial Arab Saudi tidak sekadar berpusat pada dinamika internal Yaman. Melalui serangan terhadap infrastruktur penting dan gangguan pada agenda investasi strategis ekonomi kerajaan, kelompok tersebut berupaya menekan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Langkah ini dilancarkan guna memaksa penguasa de facto tersebut menyetujui tuntutan Houthi terkait Yaman, sekaligus mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melonggarkan blokade ekonomi terhadap Iran, menurut sumber dari Arab Saudi, Iran, dan kawasan seperti dilaporkan Reuters pada Jumat (16/10/2026).
Kepentingan Iran
Agresi militer ini mencerminkan taktik Iran bersama Houthi yang memandang kemakmuran Riyadh, target investasi besar, dan kerentanan terhadap gangguan sebagai titik tekanan utama dalam gesekan bersenjata dari Selat Hormuz hingga Bab el-Mandeb di Laut Merah. Teheran sendiri menghadapi tekanan ekonomi dan militer yang berat pascaserangan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, sehingga berupaya menaikkan biaya strategi Washington dengan menyasar sekutu-sekutunya di kawasan.
"Iran saat ini berada dalam kondisi cengkeraman yang mencekik leher," kata analis Horizon Engage, Michael Knights.
"Karena tidak dapat menekan Washington untuk mengubah kebijakan secara langsung, Teheran dan Houthi beralih ke Arab Saudi, menghantam titik terlemah monarki tersebut dengan mengeksploitasi ketergantungan ekonominya pada stabilitas keamanan," tambahnya.
Houthi memiliki kepentingan langsung jika sanksi AS terhadap Iran dilonggarkan, mengingat Teheran merupakan penopang utama kelompok ini. Berkurangnya tekanan terhadap Teheran akan memperkuat pasokan dukungan politik, dana, dan persenjataan yang menurut AS menjadi fondasi kekuatan milisi tersebut.
Kepentingan Houthi Sendiri
Di samping kepentingan Teheran, Houthi membawa agenda sendiri. Dua pejabat Saudi dan tiga diplomat regional mengonfirmasi bahwa Houthi menuntut penghentian total operasi militer koalisi Saudi, pencabutan pembatasan pelabuhan dan bandara Yaman, pembukaan penerbangan rutin ke Iran, pembayaran gaji pegawai negeri, dana rekonstruksi perang, serta pencabutan pengakuan terhadap pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Pemenuhan klausul ini akan mengukuhkan kendali Houthi di Yaman.
Membentuk Keseimbangan
Seorang pejabat senior Iran menyatakan serangan Houthi merupakan bagian dari agenda menyusun ulang keseimbangan kekuatan regional dengan menargetkan infrastruktur energi dan jalur pelayaran global. Sumber tersebut mengingatkan Riyadh agar tidak bergantung pada perlindungan Washington dan beralih ke meja perundingan, sembari menegaskan serangan akan berlanjut selama restriksi terhadap Yaman diberlakukan.
"Kalkulasi ini menempatkan MBS dalam dilema berat," ungkap sumber yang memahami dinamika istana.
Eskalasi militer berisiko memicu perang terbuka yang dapat menghancurkan target transformasi ekonomi sang pangeran. Sebaliknya, memberikan konsesi berisiko memperkuat milisi penentang monarki. Berlanjutnya konflik juga merusak stabilitas dan keyakinan investor global, yang membahayakan mega-proyek Visi 2030.
Juru bicara Houthi Mohammed Abdulsalam membantah anggapan bahwa kelompoknya digerakkan arahan Teheran. Ia menegaskan tuntutan yang diajukan murni masalah kemanusiaan terkait blokade, pembatasan ekonomi, dan hak pembayaran gaji dari pendapatan Yaman.
"Tuntutan kemanusiaan ini tidak ada kaitannya dengan Iran atau pihak luar mana pun," ujarnya.
Perang Satu-satunya Cara
Arab Saudi diterpa eskalasi serangan drone dan rudal Houthi sepanjang sepekan terakhir. Serangan menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh serta kilang Saudi Aramco, menyebabkan kebakaran di sejumlah fasilitas. Dampak insiden ini mengacaukan konferensi tahunan industri perminyakan serta memicu pembatalan kehadiran para eksekutif minyak global. Panitia Future Investment Initiative (FII) bahkan terpaksa mengalihkan sesi partisipasi peserta ke jalur daring.
Houthi berpengalaman menyerang wilayah Saudi, termasuk serangan fasilitas Aramco pada 2019 yang memangkas 5% pasokan minyak dunia. Konflik bersenjata ini bermula dari intervensi militer koalisi pimpinan Saudi pada 2015 pascaperebutan ibu kota Sanaa oleh Houthi, yang bermuara pada kebuntuan panjang hingga gencatan senjata tercapai pada 2022.
"Pimpinan Saudi kini memandang kekuatan senjata sebagai satu-satunya jalan," ujar Ketua Gulf Research Center, Abdulaziz Sager.
"Pembuat kebijakan tiba pada kesimpulan: TIDAK ADA NEGOSIASI," tegas Sager. "Tidak ada pilihan selain tindakan militer."
Ke Mana Sekutu Saudi Amerika Serikat?
Pada awal gelombang serangan baru, MBS dilaporkan menghubungi Presiden Trump untuk meminta intervensi militer langsung demi menekan Houthi. Namun Trump menolak opsi aksi tempur langsung pasukan AS, menurut sumber Reuters. Washington hanya menyediakan bantuan penetapan sasaran serangan dan pembagian data intelijen.
Trump menyatakan sedang mempertimbangkan langkah lanjutan terhadap Houthi, meski respons keputusannya diperkirakan menunggu hasil pemilu sela Kongres AS. Departemen Luar Negeri AS merujuk pernyataan Trump dan kecaman Menteri Luar Negeri Marco Rubio terhadap serangan Houthi, sedangkan Gedung Putih belum merilis komentar resmi.
Persatuan Negara-Negara Teluk
Rangkaian serangan drone dan rudal balistik ini memperlihatkan kerentanan sistem pertahanan udara Saudi. Pengamat militer memperingatkan ancaman perang atrisi berkepanjangan yang bertujuan menguras daya tahan lawan, di mana pihak Houthi meyakini waktu dan geografi memihak mereka.
Mantan negosiator AS Aaron David Miller menjelaskan keunggulan milisi Yaman bukan hanya penguasaan jalur Bab el-Mandeb, melainkan ketimpangan nilai aset yang dipertaruhkan kedua pihak.
"Aset infrastruktur Arab Saudi bernilai ratusan kali lipat dibanding sarana milik Houthi," jelas Miller. "Potensi kerugian Houthi jauh lebih kecil daripada apa yang dipertaruhkan monarki Saudi."
Pengamat hubungan internasional Yaman Farea al-Muslimi menguraikan gempuran Houthi adalah upaya menuntut pengaruh kawasan yang berisiko memperluas konflik di Semenanjung Arab. Krisis bermula dari kegagalan draf peta jalan perdamaian inisiasi Saudi tahun 2023, yang sebelumnya menetapkan pembiayaan gaji pegawai negeri dan rekonstruksi oleh Riyadh. Peta jalan itu buyar seiring pecahnya pertempuran di Laut Merah serta kian eratnya koordinasi Houthi dengan Teheran.
"Kawasan meluncur ke skenario terburuk," kata al-Muslimi. "Perang ini berpotensi lebih parah daripada 2015, dan Saudi bertempur dengan dukungan koalisi yang menyusut."
Al-Muslimi menekankan upaya memukul mundur Houthi mustahil terwujud tanpa persatuan negara Teluk, khususnya antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
"Houthi bukan hanya ancaman bagi Arab Saudi," ujarnya. "Mereka mengancam keseluruhan kawasan Teluk dan sekitarnya. Ini bukan lagi sekadar perang Arab Saudi, melainkan perang eksistensial bagi seluruh kawasan Teluk."
