Jakarta – Pemerintah Iran menegaskan tetap bersedia membuka pintu diplomasi dengan Amerika Serikat (AS). Kendati demikian, Teheran secara bersamaan menegaskan kesiapan penuh dalam menyongsong skenario perang “kiamat” andai eskalasi perselisihan kedua belah pihak kian memanas.
Sikap tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ketika menjalani sesi wawancara khusus bersama NBC News pada Minggu (27/9/2026), usai dirinya mengikuti agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan sebelumnya.
Berdasarkan keterangan Araghchi, pihak Teheran sejatinya memandang tidak ada urgensi mendasar guna melangkah kembali ke meja perundingan. Akan tetapi, otoritas Iran memilih untuk terus merawat saluran dialog demi mencegah tertutupnya pintu perdamaian secara total.
“Jika Anda bertanya kepada kami, tidak ada alasan mengapa kami harus kembali ke diplomasi, tetapi saya masih mencoba diplomasi karena saya pikir kita tidak boleh melewatkan kesempatan apa pun untuk perdamaian,” ucap Araghchi memaparkan.
“Kami siap berunding sebanyak kami siap menghadapi tantangan apapun … Kami berdiri teguh menghadapi setiap agresi terhadap kami, bahkan jika itu sampai pada perang kiamat,” sambung menteri luar negeri tersebut.
Pernyataan tegas ini terlontar di tengah situasi ketegangan antara Washington dan Teheran yang mengalami pasang surut semenjak 28 Februari lalu hingga mengguncang kestabilan pasar energi internasional. Gejolak pertempuran itu memicu lonjakan drastis pada banderol minyak mentah global, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga bahan bakar serta melipatgandakan tekanan inflasi di berbagai kawasan dunia.
Sebelumnya pada hari Jumat, Araghchi sempat menyodorkan inisiatif perihal pengaktifan kembali akses pelayaran Selat Hormuz berbarengan dengan pembukaan kembali negosiasi program nuklir bersama Washington dalam tenggat waktu tujuh hari. Walau begitu, draf kesepakatan tersebut memuat rangkaian tuntutan ketat yang wajib dipenuhi oleh kabinet pimpinan Presiden Donald Trump.
Akan tetapi, Trump memutuskan untuk mengabaikan dan menolak inisiatif Teheran tersebut. Padahal, rancangan usulan itu sejatinya dapat memulihkan kelancaran Selat Hormuz, kawasan perairan super strategis yang menjadi jalur urat nadi distribusi minyak dunia.
Surat kabar Wall Street Journal memberitakan bahwa Trump bukan sekadar mementahkan proposal tersebut, melainkan turut memperingatkan bahwa operasi serangan udara terhadap wilayah kedaulatan Teheran sangat mungkin digelar kembali sesudah agenda pemilu sela AS bergulir pada November mendatang.
Pada kesempatan terpisah saat diwawancarai NBC News, Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz melontarkan kritik keras dengan menyebut usulan anyar Teheran sebagai manuver yang sama sekali tidak tulus.
“Ini adalah upaya sinis untuk mengajukan sesuatu yang mereka tahu tidak dapat diterima,” cetus Waltz.
“Presiden akan membiarkan semua opsi tetap terbuka untuk memastikan dunia aman dari Iran yang menyandera dunia dengan senjata nuklir,” tegasnya menambahkan.
Kendati inisiatif perdamaian tersebut dimentahkan pihak Trump, pihak Teheran bergeming serta kukuh mempertahankan sederet prakondisi demi membuka perairan Selat Hormuz. Araghchi memastikan Iran enggan melunakkan posisi tawar tersebut.
“Persyaratan kami jelas; setiap kemajuan menuju pembukaan Selat Hormuz bergantung pada pemenuhan persyaratan tersebut, dan kami tidak akan mundur dari persyaratan itu,” tandas Araghchi melalui saluran resmi Telegram pribadinya.
Dirinya menuturkan bahwa rincian tuntutan tersebut sudah diteruskan seutuhnya kepada pihak penengah dalam dialog khusus di sela-sela Sidang Umum PBB, New York.
“Selama pertemuan kami dengan para mediator, persyaratan ini telah disampaikan, dijelaskan, dan diuraikan sepenuhnya, dan para mediator kemudian menyampaikannya kepada pihak Amerika,” jelasnya merinci.
Lebih lanjut, Araghchi mengungkapkan bahwasanya pihak penengah belum memberikan respons formal dari Presiden Trump kepada jajaran pemerintahan Iran.
“Tidak ada solusi selain solusi yang dinegosiasikan untuk memecahkan kebuntuan ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Teheran merumuskan sederet klausul untuk menormalkan Selat Hormuz. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei membeberkan bahwa tuntutan mencakup penyetopan tindakan agresi militer AS, pembongkaran blokade perairan, penghentian perang ekonomi, hingga pelepasan seluruh aset Iran yang dibekukan.
