Jakarta, CNBC Indonesia – Menlu Suriah Asaad al-Shaibani melayangkan tuduhan serius bahwa Israel menyokong milisi bersenjata ilegal di Suwayda, wilayah selatan Suriah. Pihak Tel Aviv dinilai menyalurkan persenjataan dan dana segar kepada gerombolan itu guna memuluskan skenario kekacauan yang sanggup mengobarkan perang saudara baru di teritori tersebut.
Berdasarkan warta Anadolu Agency pada Rabu (14/10/2026), kecaman terbuka tersebut diutarakan al-Shaibani saat menggelar konferensi pers bersama Dirjen Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) Sabrina Dallafior di Damaskus, seperti dirilis SANA. Rezim baru Damaskus menyatakan Israel tiada henti merongrong stabilitas nasional pasca-runtuhnya kepemimpinan Bashar al-Assad pada Desember 2024 silam, lewat agresi destruktif ke fasilitas vital serta perampasan wilayah tambahan.
Al-Shaibani juga membongkar aksi militer Israel yang menggusur paksa warga sipil lokal dan melancarkan serangkaian penahanan ilegal. Keberadaan serta keselamatan puluhan warga Suriah yang diculik tersebut sampai detik ini masih diliputi tanda tanya besar.
"Komunitas internasional harus segera menghentikan berbagai tindakan Israel yang mengancam akan menjerumuskan kawasan ini ke dalam kekacauan," tegasnya.
Selain itu, ia menuntut pemulihan kepatuhan total terhadap kesepakatan pemisahan pasukan 1974 serta memberi lampu hijau kepada mandat pasukan PBB. Al-Shaibani pun mendesak Israel supaya beritikad baik dalam perundingan berdurasi 1,5 tahun yang diprakarsai AS.
"Kami berkomitmen penuh untuk mencapai kesepakatan yang menghormati keamanan dan kedaulatan Suriah," ungkap al-Shaibani.
Secara historis, sebagian besar area Dataran Tinggi Golan milik Suriah dicaplok Israel sejak perang 1967. Seusai kejatuhan Assad, tentara zionis langsung merangsek menguasai zona penyangga demiliterisasi dan memperlebar kontrol teritorial di Suriah selatan, melanggar traktat 1974 yang mengatur zona damai berpelindung PBB.
Demi meredam eskalasi, kedua pihak sejatinya telah menempuh sejumlah sesi dialog lewat mediasi Washington untuk mereduksi friksi, menyudahi invasi militer, dan menyepakati pakta pertahanan bersama. Pertemuan bilateral di Yordania pada Agustus lalu bahkan secara khusus menuntut penghentian agresi, pembebasan tawanan, serta evakuasi penuh serdadu Israel kembali ke garis tapal batas pra-Desember 2024.
