Jakarta – Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara resmi membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai pemenuhan putusan Mahkamah Agung atas kemenangan gugatan Subhan Palal. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, pencabutan dokumen terbitan 2019 itu secara otomatis melenyapkan seluruh legitimasi yuridis yang melekat di dalamnya.
Yusril memaparkan, ketetapan pembatalan tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 mengenai Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Ketetapan resmi itu ditandatangani di Jakarta bertanggal 11 November 2026 guna menindaklanjuti amar putusan kasasi MA yang menggugurkan surat keterangan bersangkutan.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap Yusril lewat pernyataan resminya di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, Yusril menekankan pembatalan ini bukanlah formalitas administratif belaka, melainkan wujud kepatuhan aparatur negara dalam menegakkan vonis yudisial. Sikap itu selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perihal Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan para penyelenggara negara mengeksekusi penetapan pengadilan seturut amarnya.
Pakar hukum tata negara itu memandang tidak ada celah peradilan berikutnya untuk mempertahankan keabsahan suket lewat perkara yang sudah inkracht. Yusril menegaskan kembali, dalam ranah sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), instrumen Peninjauan Kembali (PK) tertutup bagi aparatur instansi pemerintah yang menempati kedudukan pihak tergugat.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," tutur Yusril.
Dirinya menambahkan bahwa vonis tingkat kasasi MA itu telah menggeser status hukum penyetaraan pendidikan Gibran. Dahulu dokumen tersebut berfungsi sebagai pemenuh kualifikasi jenjang pendidikan, namun saat ini berkas itu telah ditarik serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi secara mengikat.
Kondisi ini, sambung Yusril, berdampak langsung terhadap syarat konstitusional yang melekat pada posisi Wakil Presiden. Apabila kualifikasi pendidikan figur bersangkutan berstatus tidak terpenuhi akibat penarikan berkas suket itu, dampak yuridis pada jabatan Wapres patut memperoleh penelaahan mendalam.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," imbuh Yusril.
Terkait berkas perkara Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyangkut materiil yang serupa, Yusril menilai gugatan tersebut bakal terganjal keabsahan objek perkara. Sebab suket yang diperselisihkan telah ditarik, majelis hakim tidak lagi memiliki pokok materi yang dapat disidangkan.
"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," papar Yusril.
Yusril turut meluruskan perannya yang bertindak selaku Menko Kumham Imipas untuk memimpin harmonisasi masalah hukum berdasarkan mandat tugasnya, sekaligus membantah kabar dirinya mengepalai tim khusus polemik ini.
"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," pungkasnya.
Di akhir keterangan, ia mengajak publik mematuhi putusan peradilan dalam koridor perundang-undangan. Langkah itu dinilainya krusial demi menjaga sendi-sendi kepastian hukum serta marwah negara hukum.
