Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong melontarkan gagasan agar unit tugas gabungan Indonesia-Singapura, yang dibentuk guna menelusuri korporasi pemicu kebakaran lahan serta kabut asap, dinaikkan statusnya menjadi wadah bersama seluruh anggota ASEAN.
Gagasan strategis ini diutarakan Wong saat menghadiri agenda retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 yang digelar di Manila, Filipina, pada Minggu (15/11/2026).
Wong menerangkan, tim terpadu yang mulai diperkenalkan ke publik pada Oktober silam tersebut mulanya dirancang untuk mempererat sinergi serta pertukaran data intelijen antara Singapura dan Indonesia dalam menindak tegas pelaku pembakaran hutan.
Meski demikian, Wong menilai kemitraan pengawasan semacam ini semestinya tidak dibatasi hanya dalam koridor bilateral dua negara saja.
"Satgas ini tidak harus menjadi platform bilateral. Seharusnya menjadi platform seluruh ASEAN, tempat kita bisa berbagi informasi dengan lebih mudah dan berbagi bukti mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab," ucap Wong seperti dikutip dari CNA, Minggu (15/11/2026).
Ia menekankan bahwa bahaya kebakaran lahan sejatinya berpotensi menimpa negara mana pun di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, setiap anggota perhimpunan dituntut memiliki kesepakatan tegas guna memproses hukum korporasi yang membakar vegetasi demi membuka perkebunan.
"Kami ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh perusahaan bahwa cara seperti ini bukanlah cara yang benar untuk membuka hutan," tegasnya.
Wong menambahkan, seandainya ada perusahaan yang terbukti mempraktikkan metode ilegal itu di wilayah ASEAN mana pun, semua negara anggota mesti saling bertukar laporan dan menjatuhkan sanksi hukum nyata.
"Jika ada yang tertangkap melakukan hal ini di seluruh ASEAN, kami akan berbagi informasi, mengambil tindakan, dan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Saya kira ini adalah sesuatu yang harus kita upayakan sebagai bagian dari ASEAN," jelasnya.
Menurut Wong, ASEAN pada dasarnya telah menyiapkan instrumen penguatan kolaborasi ini, termasuk melalui keberadaan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. Dirinya berharap peran sentral lembaga koordinasi tersebut dapat semakin dioptimalkan.
Ia menggarisbawahi bahwa komitmen bersama ASEAN tidak boleh terhenti pada penanganan pemadaman api di lapangan. Seluruh negara di kawasan harus melipatgandakan program preventif agar malapetaka kabut asap lintas batas ini tidak terus berulang.
Pada kesempatan serupa, Wong memberikan apresiasi mendalam atas komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusut tuntas sumber karhutla dan menuntut tanggung jawab korporasi nakal yang melanggar aturan.
Singapura sendiri, tutur Wong, konsisten mengambil langkah hukum serupa terhadap entitas usaha yang beroperasi di wilayahnya yang terindikasi terlibat maupun berjejaring dengan korporasi yang mempraktikkan pembukaan lahan secara merusak.
Bahkan, guna memperkokoh penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah tersebut, Singapura telah mengesahkan pembaruan regulasi Transboundary Haze Pollution Act pada awal November ini.
Wong turut memuji kerja keras Presiden Prabowo Subianto atas dedikasi dan keseriusan luar biasa yang dinilainya belum pernah dilakukan sebelumnya dalam menanggulangi persoalan karhutla.
Ia mengungkapkan bahwa bencana pada tahun ini terasa kian parah akibat dampak perubahan iklim global serta gelombang El Nino tak lazim yang memicu kekeringan luar biasa panjang.
"Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada banyak personel darurat dan petugas pemadam kebakaran Indonesia yang bekerja tanpa lelah dalam kondisi yang sangat berbahaya," tutur Wong.
Wong juga melayangkan rasa simpati tulus serta mendoakan agar seluruh personel lapangan yang mengalami cedera saat berjuang memadamkan api lekas pulih.
Malaysia Usulkan Dana Khusus Kabut Asap ASEAN
Dampak bencana kabut asap regional turut menjadi sorotan tajam Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di tengah sesi pleno KTT ASEAN ke-49.
Melansir pemberitaan harian Malaysia, The Star, Anwar menyatakan negaranya sudah merekomendasikan program Diplomasi Sains (Science Diplomacy) beserta pembentukan Dana Kabut Asap Berkelanjutan (Sustainable Haze Fund) lewat kerangka kerja Sub-Regional Ministerial Steering Committee.
Kedua program terobosan ini dirancang guna memacu kemitraan riset ilmiah, mendukung perumusan kebijakan yang bersandar pada fakta empiris, dan menjamin ketersediaan dana jangka panjang untuk implementasi traktat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Anwar menegaskan Malaysia bakal memperjuangkan agenda prioritas tersebut dalam agenda Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties/COP) terkait traktat polusi asap pada bulan depan.
Pemerintah Malaysia juga berkomitmen membawa usulan ini secara intensif saat memimpin Sub-Regional Ministerial Steering Committee pada tahun mendatang.







