Jakarta – Jajaran petinggi MPR menyatakan belum menerima berkas resmi mengenai wacana hak menyatakan pendapat (HMP) DPR seputar polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap kelembagaan MPR tersebut diterangkan secara gamblang oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.
“Ya belum ada lah. MPR tuh kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” tutur Bambang Pacul saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Bambang menguraikan bahwa dinamika HMP sepenuhnya masih bergulir di DPR. Oleh karena itu, dirinya belum mau melontarkan pandangan terlalu jauh mengingat kedudukannya saat ini sebagai petinggi lembaga permusyawaratan.
“Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ungkapnya lagi.
Sikap Fraksi PDIP Merupakan Putusan Kolektif
Mengenai langkah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat mengajukan HMP, Bambang menggarisbawahi opsi itu murni ketetapan resmi kepengurusan lembaga, bukan manuver perseorangan para wakil rakyat.
“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” serunya memberi penegasan.
Dirinya menilai, musyawarah lewat sidang pleno fraksi amat mendasar agar segenap kader berdiri tegak pada satu arahan garis politik. Dukungan pada instrumen HMP ini pun diminta tidak dipandang sebagai sentimen suka atau benci secara personal.
“Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang mensolidkan,” tambah Bambang.
Di sisi lain, Bambang menolak menanggapi tanggapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal kesepakatan itu. Dia kembali menekankan bila komitmen fraksi bersifat kelembagaan seutuhnya.
“Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” pungkas politikus senior tersebut.
Gibran Berencana Tempuh Gugatan PTUN
Terkait niatan kubu Gibran yang berencana menguji persoalan kontroversi ijazahnya lewat ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bambang memilih pasif tanpa memberi komentar apa pun.
Ia beralasan enggan menciptakan opini subjektif bernuansa dugaan semata di ruang publik, mengingat posisinya memikul integritas jabatan pimpinan dewan perwakilan tertinggi negara.
“Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” ucapnya berhati-hati.
Bambang memaparkan, perkataan tokoh pimpinan MPR mesti berlandaskan norma hukum serta koridor konstitusional yang berlaku, bukan sekadar opini pribadi belaka.
