Skema Perhitungan Upah Minimum Bakal Berganti pada 2028, Ini Alasan Menaker

Posted on

Jakarta, CNBC Indonesia – Skema kalkulasi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai rujukan penentuan upah minimum dipastikan berganti pada 2028 mendatang, menurut pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Pihak regulator berniat mengaktifkan kembali mekanisme survei harga komoditas pasar untuk menetapkan angka KHL. Agenda peninjauan lapangan tersebut dijadwalkan bergulir pada 2027, yang kemudian dijadikan fondasi penentuan besaran upah minimum 2028.

Oleh sebab itu, ketentuan upah minimum 2027 masih berpatokan pada proyeksi KHL lewat data pengeluaran konsumsi keluarga rilisan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data hasil survei komoditas langsung baru diaplikasikan untuk perumusan KHL periode upah berikutnya.

Yassierli menerangkan, sejatinya ada sepasang skema yang bisa diterapkan guna menakar KHL. Kendati begitu, agenda survei komoditas riil sempat absen selama dua tahun belakangan akibat ragam kendala teknis.

"Ada dua metode penentuan KHL. Namun, dua tahun terakhir kita tidak lakukan survei harga komoditas, karena ada keterbatasan terkait dengan anggaran dan seterusnya. Tapi amanat undang-undang yang baru, kita akan kembali menggunakan survei harga komoditas, tapi baru bisa kita lakukan tahun depan ya, untuk penetapan upah minimum 2028," sebut Yassierli saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri, Senin (16/11/2026).

Menjelang penerapan upah minimum 2027, pemerintah memilih pendekatan perkiraan KHL mengacu pola konsumsi domestik lewat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dibarengi panduan teknis Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

"Kita akan menggunakan data sebagai pertimbangan ya, estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dengan menggunakan data survei Susenas dari BPS. Ada metodologi dari ILO," paparnya menambahkan.

Seluruh akumulasi angka KHL tadi bakal diserahkan menjadi instrumen evaluasi penting untuk dewan pengupahan wilayah serta gubernur sebelum mengesahkan regulasi upah minimum setempat.

Yassierli turut berpesan supaya kenaikan nilai upah jangan dipaksakan melonjak drastis jika hasil rekapitulasi KHL terlampau jomplang dari UMK sekarang. Formulasi kenaikan wajib melewati fase penyesuaian bertahap.