Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Menteri Keluarga dan Layanan Sosial Turki, Fatma Betul Sayan Kaya, diringkus oleh aparat hukum. Sosok eks pejabat tersebut terseret skandal rasuah bursa saham dengan estimasi perolehan dana mencapai Rp 786 miliar.
Kaya sempat dimintai keterangan oleh satuan kejahatan pencucian uang di Kejaksaan Istanbul. Berdasarkan warta dari Anadolu Agency (AA), majelis hakim pengadilan Turki telah menetapkan perintah penahanan bagi mantan menteri tersebut.
Pihak berwenang menuduh Kaya melanggar aturan bursa keuangan lokal dan ikut serta dalam sindikat terorganisasi yang dibentuk guna menjalankan aksi pidana.
Penyidik juga menelusuri relasinya bersama Emre Tezmen, eks pejabat manajer investasi yang terlibat skandal. Di sisi lain, suami Kaya, yakni Ilyas Kaya, kini dinyatakan bebas dari pencekalan ke luar negeri.
Kaya diduga kuat memanfaatkan data orang dalam (insider information) yang memicu pergeseran drastis pada instrumen pasar modal. Sebelumnya, representasi partai oposisi utama Turki membongkar total keuntungan berlimpah yang diterima Kaya.
Keluarga sang mantan menteri diduga mendulang dana segar 2,17 miliar lira Turki (setara Rp 786 miliar). Angka fantastis ini didapat dari pelepasan kepemilikan aset yang semula bernilai 163 juta lira Turki atau senilai Rp 59 miliar.
Porsi keuntungan terbanyak bersumber dari kepemilikan saham Ozata Denizcilik, korporasi galangan kapal yang diborong pada April 2026. Nilai emiten perkapalan itu melambung hebat pada 15 September 2026, meroket drastis dari 220 lira Turki (Rp 79.600) menjadi 4.980 lira Turki (Rp 1,8 juta) tiap lembar saham.
Guncangan likuiditas di pasar keuangan Turki disinyalir bermula dari rekayasa harga saham berkapitalisasi tipis. Akibatnya, nilai saham tersebut rontok pada 16 September 2026 dan memorak-porandakan ketahanan ekosistem reksa dana domestik.
Kaya tercatat menanggalkan posisinya di Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) penguasa pada September 2026. Sebelum mundur, ia memegang jabatan wakil ketua sekaligus figur kunci di partai pimpinan pemerintah Turki.
