Luky Alfirman, yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), rupanya memiliki riwayat pernah diberhentikan dari posisinya selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada April 2026 silam.
Sekarang, Luky kembali merapat ke jajaran pimpinan inti Kemenkeu sesudah Presiden Prabowo Subianto resmi mengambil sumpah jabatannya sebagai Wamenkeu anyar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Ia dilantik berbarengan dengan Nurkholisoh Ibnu Amman yang mengemban amanah serupa.
Pengukuhan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih masa bakti 2024-2029.
Setibanya di kantor Kemenkeu seusai upacara pelantikan, Luky menuturkan suasana hatinya campur aduk setelah sempat melewati fase rehat selama beberapa bulan lantaran dicopot dari kursi Dirjen Anggaran.
"Kalau ditanya perasaan, saya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya, berat yang pasti ya, Pak Menteri. Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri," ucap Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).
Luky lantas mengharapkan dorongan dan kerja sama segenap pegawai Kemenkeu guna mengejar berbagai ketertinggalan setelah dirinya kembali bertugas di lingkungan kementerian bendahara negara tersebut.
Dia menegaskan bahwa ia beserta Nurkholisoh tidak mengusung agenda kerja tersendiri mengingat peran mereka adalah membantu Presiden serta Menteri Keuangan. Kendati demikian, Luky memaparkan tiga agenda prioritas yang bakal segera dituntaskan bersama tim Kemenkeu.
"Satu, bagaimana kita menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Yang kedua, bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Terakhir, bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform, transformasi," pungkasnya.
Perjalanan karier Luky di lingkungan Kemenkeu telah bergulir sejak tahun 1995. Dirinya tercatat pernah mengisi berbagai posisi krusial pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meliputi Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi, hingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Pada kurun 2011, Luky diserahi amanat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan APBN sebelum akhirnya dipercaya memimpin Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Kiprahnya terus melesat tatkala didapuk sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kemenkeu periode 2015, lantas Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di tahun serupa.
Setelah itu, Luky diangkat menduduki Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 2022 sampai kemudian dikukuhkan menjadi Direktur Jenderal Anggaran terhitung sejak 23 Mei 2025.
Di samping kiprah birokrasinya, Luky turut tercatat menduduki amanah Dewan Komisioner ex-officio pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
