Tangerang – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, telah mendarat di Tanah Air melewati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu malam (17/10/2026).
Kedatangan pimpinan tertinggi PBB tersebut merupakan rangkaian dari lawatan kerja resmi di Indonesia yang mencakup sederet agenda krusial, salah satunya pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto.
Saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Guterres langsung disambut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Tetap RI pada PTRI New York Umar Hadi, Plt. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Denny Abdi, serta Gita Sabharwal selaku perwakilan PBB untuk Indonesia.
Merujuk keterangan resmi Sekretariat Presiden, rangkaian penyambutan diselenggarakan secara kenegaraan dengan iringan pasukan jajar kehormatan. Didampingi Menlu Arrmanatha, Guterres melintasi barisan kehormatan sebelum beranjak menaiki kendaraan dinas yang telah disiagakan.
Lawatan resmi Guterres ke Tanah Air ini menandai fase krusial bagi hubungan diplomatik RI dan PBB. Lawatan tersebut turut membuka kesempatan luas guna mengokohkan komunikasi serta kemitraan multilateral demi menjawab dinamika persoalan dunia.
Selama melakoni lawatan di Nusantara, Sekjen PBB diagendakan menghadiri berbagai kegiatan utama. Agenda penting yang paling disorot adalah pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kunjungan kerja ini berjalan di tengah beragam krisis global yang menuntut dialog intensif dan kolaborasi lintas negara. Diskusi bersama Presiden Prabowo menjadi wadah strategis bagi Indonesia serta PBB untuk mempererat komunikasi sekaligus bertukar pandangan terkait persoalan bersama.
Lewat agenda ini, kedua pihak memiliki peluang besar dalam memperkokoh kemitraan untuk menyokong perdamaian dunia, akselerasi pembangunan, serta penguatan sistem multilateral.
Simak kabar teranyar dan kredibel hanya di Liputan6.
Harapan Indonesia untuk Calon Sekjen PBB
Trump Jagokan Presiden FIFA Jadi Sekjen PBB
PBB Terancam Kehabisan Dana Operasional pada Agustus 2026
