Pemerintah Provinsi Bali bersiap meluncurkan penetapan zona rendah emisi di enam wilayah dalam perhelatan Pekan Iklim Bali 2026 sebagai bukti keseriusan mengejar target bebas emisi bersih tahun 2045.
DENPASAR – Pihak Pemprov Bali saat ini tengah menyiapkan langkah strategis berupa peresmian zona rendah emisi pada ajang bergengsi Pekan Iklim Bali 2026. Pertemuan ini dirancang sebagai wadah efektif bagi pemerintah daerah guna membagikan formula mitigasi krisis iklim.
Gubernur Bali Wayan Koster mengutarakan rasa bangga atas terpilihnya Sanur selaku zona rendah emisi untuk menghelat perhelatan internasional tersebut. "Pemerintah daerah dituntut memimpin di garis depan gerakan iklim dengan sokongan total dari pemerintah pusat, mitra pembangunan global, beserta institusi dunia," papar Koster di Denpasar, Ahad.
Inisiatif penjagaan lingkungan hidup ini sebelumnya telah didahului lewat seremonial pembuka bertepatan dengan Rahina Suci Tumpek Wayang, Sabtu (10/10) silam, sebagai persembahan doa bagi jagat raya menjelang sosialisasi akbar Pekan Iklim. Sebanyak enam titik di Bali diputuskan menjadi zona rendah emisi yang pembangunannya digarap terstruktur hingga batas tahun 2030 mendatang.
Daftar Enam Titik Rendah Emisi di Pulau Dewata
Gubernur Koster menguraikan lokasi-lokasi dimaksud meliputi Ubud, kawasan Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Wilayah Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar. "Kerthi Bhumi Satwika bukan semata penamaan zona, melainkan transformasi paradigma pembangunan yang menjamin kesinambungan antara alam semesta, akar budaya, dan peradaban manusia," tegasnya.
Melalui kemitraan erat bersama seluruh pemerintah kabupaten maupun kota, Pemerintah Provinsi Bali meyakini kebijakan visioner ini mampu menghadirkan citra prestisius bagi Bali di tingkat nasional serta kancah internasional.
Tak cuma agenda kawasan minim polusi, ajang Pekan Iklim Bali 2026 kelak turut memperlihatkan dukungan kuat daerah kepada program strategis Presiden Republik Indonesia perihal pengadaan pembangkit listrik tenaga surya raksasa. Target pembangkit yang semula ditargetkan menghasilkan 1.000 megawatt kini resmi dinaikkan mencapai 1.500 megawatt lantaran komitmen tinggi serta percepatan di tingkat akar rumput daerah.
Menurut keterangan Koster, berkas perizinan terpadu dan persetujuan suplai daya dari kementerian terkait kini sedang difinalisasi dalam periode dekat.
Sokongan Kolaboratif Koalisi Bali Bebas Emisi
Pekan Iklim Bali 2026 mengusung tema "Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua" yang dijadwalkan berlangsung pada 13 sampai 17 Oktober 2026. Penyelenggaraan tersebut disokong oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang menghimpun bermacam lembaga swadaya masyarakat selaku mitra resmi energi pemerintah.
Pusat operasional kegiatan ditempatkan di kawasan Sanur, di mana para peserta didorong bermobilisasi melintasi jalur pedestrian, mengendarai sepeda kayuh, serta memakai moda transportasi antar-jemput listrik Intaran.
Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Suzanty Sitorus, menuturkan bahwa penunjukan kawasan bersih emisi ini menjadi implementasi nyata atas target netral karbon pada 2045. "Langkah ini mencerminkan betapa pentingnya peran pemimpin daerah dalam memetakan rintangan sekaligus merumuskan solusi iklim kontekstual di wilayahnya," ujarnya.
Suzanty memaparkan kembali, wilayah rendah karbon bukan hanya menekan polutan demi kebugaran warga, melainkan sanggup memacu geliat ekonomi lokal serta menopang sektor pariwisata berkelanjutan. Lompatan besar lewat penyediaan energi ramah lingkungan dan penerapan zona emisi rendah diharapkan sanggup menjadi teladan bagi daerah-daerah lain seantero Nusantara.
Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bertekad terus mendampingi Pemprov Bali memperkuat sinergi multipihak menuju capaian emisi nol bersih. Suzanty merinci bahwa rangkaian Pekan Iklim Bali 2026 nanti menggelar empat agenda pokok: Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, serta Festival Rakyat.
