Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 senilai Rp6.136.941. Nilai upah tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dari nominal UMP 2026 yang tercatat Rp5.729.876.
Keputusan perihal UMP 2027 tertuang lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang resmi diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," ungkap Pramono di wilayah Jakarta Pusat, dilansir Antara, Jumat (20/11).
Pramono memaparkan bahwa ketentuan nilai UMP ini diputuskan usai melewati rangkaian dialog panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Kenaikan upah periode ini menyentuh 7,1 persen atau sebanding Rp407.065.
Sebagai perbandingan, besaran UMP DKI Jakarta pada tahun 2026 dipatok Rp5.729.876, dengan persentase peningkatan mencapai 6,1 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Pramono, ketetapan kenaikan upah mencerminkan komitmen kuat Pemprov DKI dalam menghadirkan sistem pengupahan yang adil. Keputusan itu pun menimbang kesejahteraan kaum buruh dan kelangsungan industri dunia usaha.
Ia menuturkan musyawarah UMP menghabiskan waktu tiga hari, walaupun batas akhir kesepakatan jatuh pada hari Sabtu. Namun, pihak pemda, elemen serikat pekerja, serta kalangan pengusaha menuntaskannya lebih cepat.
"Terus terang, saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," pungkasnya.
