Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara resmi mulai memotong volume penyaluran ekspor gas bumi tanah air menuju Singapura terhitung mulai hari ini, Sabtu (24/10/2026). Langkah pemotongan alokasi komoditas energi ini dilakukan terhadap dua sumber fasilitas utama yang berada di area Natuna serta Sumatra melalui jaringan pipa transmisi.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa penurunan distribusi pasokan gas menuju Singapura tersebut meliputi pengurangan dari kawasan Natuna sebesar 15 BBTUD serta wilayah Sumatra sejumlah 16 BBTUD. Lewat ketetapan teranyar ini, total penyusutan pengiriman ekspor energi gas ke negara tetangga tersebut secara keseluruhan mencapai 31 BBTUD.
"Mulai besok (Sabtu, 23/10/2026, hari ini), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," tutur Djoko di tengah rangkaian agenda Subroto Awards 2026 garapan Kementerian ESDM yang digelar di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10/2926) malam.
Adapun aliran pasokan dari Pulau Sumatra yang dipangkas penyalurannya ke Singapura bersumber dari Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang. Kebijakan pemotongan transfer gas bumi lewat pipa transmisi ini memang diarahkan spesifik bagi Singapura karena jaringan pipa ekspor yang terbangun langsung terhubung ke negara tersebut.
"Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," tegas Djoko saat merespons pertanyaan mengenai peluang pemotongan pengiriman komoditas migas ke negara mitra yang lain.
Bahlil Tinjau Ulang Skema Penjualan Gas ke Luar Negeri
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hendak mengkaji ulang persentase ekspor komoditas gas bumi demi memprioritaskan pemenuhan pasokan kebutuhan sektor domestik.
Penyusunan ulang formulasi alokasi gas ke pasar internasional tersebut disiapkan pemerintah agar mampu memperkuat ketersediaan pasokan rantai pasok hilirisasi industri petrokimia nasional.
Ia membeberkan bahwa sampai detik ini Republik Indonesia masih melepas sekitar 30% dari total output lifting gas nasional ke pasar internasional, sementara 70% porsi sisanya telah dialokasikan bagi pemenuhan pasar domestik.
"Ekspor (gas) kita kalau migas kan total produksi kita 100%, itu masih ada kurang lebih sekitar 30% yang kita ekspor. 70%-nya itu untuk konsumsi domestik, termasuk di dalamnya adalah untuk produk bahan baku hilirisasi," terang Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Kementerian ESDM akan merancang formula evaluasi alokasi pasokan energi agar penyerapan bagi sektor manufaktur lokal bertambah tinggi. Penyesuaian volume penjualan gas ke luar negeri ini memang sengaja ditujukan guna menjamin stabilitas pasokan bahan dasar bagi ekspansi hilirisasi.
"Nah ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena ke depan kita mendorong kan industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas," urai Bahlil.
Sebagaimana diketahui bersama, gagasan terkait penghentian penyaluran ekspor gas bumi pertama kali dilontarkan langsung oleh Bahlil beberapa hari sebelumnya, yakni pada 21 Oktober 2026 bertempat di Istana Negara.
Bahlil secara mendadak menyampaikan bahwa otoritas Indonesia saat ini sedang menimbang peluang penyetopan total penjualan bahan bakar gas pipa ke negara tetangga sekitar.
Bahlil menegaskan, gagasan besar ini dirumuskan berdasarkan pertimbangan ketahanan energi nasional di tengah tensi stabilitas geopolitik global yang masih memanas.
Sikap tersebut selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa bangsa Indonesia pada fase sekarang harus berada dalam orientasi bertahan hidup (survival).
"Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," ucap Bahlil usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," tutupnya.
