Pihak berwenang Amerika Serikat mencatatkan angka pengusiran serta penahanan imigran paling tinggi dalam sejarah negara tersebut. Catatan statistik berskala masif ini dikonfirmasi secara resmi untuk kalender tahun fiskal 2026.
Berdasarkan laporan Al Jazeera pada Jumat (13/11/2026), Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) merilis data pemulangan paksa sebanyak 483.200 individu. Di samping itu, aparat Penegak Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) sukses melakukan aksi penangkapan terhadap lebih dari 491.000 imigran di periode yang sama.
Jumlah pemulangan massal imigran ini otomatis melampaui rekor mana pun sepanjang 23 tahun riwayat keberadaan lembaga penegak hukum ICE. Angka sensasional tersebut resmi melewati rekor pemulangan tertinggi sebelumnya yang menyentuh 442.640 tindakan pada 2025.
Menteri Keamanan Dalam Negeri, Markwayne Mullin, mengonfirmasi capaian besar bersejarah ini lewat pengumuman tertulis. "Tahun Fiskal 2026 mencatat jumlah deportasi dan penangkapan ICE tertinggi untuk tahun mana pun dalam sejarah ICE," jelasnya secara terbuka.
Secara rinci, ICE mencatat sebanyak 48.000 lebih penahanan dilaksanakan selama September saja. Angka penindakan tersebut menutup tren pemecahan rekor dua bulan berturut-turut, setelah sebelumnya menyentuh titik tertinggi sejumlah 50.925 aksi penyergapan pada Agustus lalu.
Steven Camarota, Direktur Riset Pusat Studi Imigrasi (CIS), berpendapat bahwa rezim penguasa saat ini tampak bertindak sangat agresif. "Tidak ada keraguan bahwa pemerintah telah meningkatkan penegakan hukum lebih dari presiden sebelumnya," ungkap Camarota saat memberikan pandangannya.
Kendati demikian, dirinya mempermasalahkan adanya ketidakjelasan dalam pemaparan data yang disampaikan oleh kantor DHS. Camarota mengaku kesulitan mengidentifikasi perbandingan persis antara penindakan di wilayah darat domestik dan pengusiran langsung di pintu gerbang perbatasan atau bandar udara.
Presiden AS Donald Trump belakangan memberi pernyataan yang mengindikasikan bahwa langkah penertiban imigrasi pemerintahannya mungkin diterapkan secara berlebihan. Pengakuan tidak terduga tersebut ia lontarkan dalam sebuah sesi wawancara program 60 Minutes saluran televisi CBS.
"Banyak orang akan mengatakan itu hebat, tetapi banyak orang akan berpikir itu terlalu keras," ujar Trump di hadapan media.
Trump tetap memberikan pembelaan terhadap hasil kerjanya, dengan menyebut bahwa ia pantas memperoleh apresiasi karena berhasil membuang penjahat berbahaya ke luar negeri. Kendati begitu, ia mengakui kekurangannya karena aparat juga menjaring warga yang memiliki pekerjaan baik dan hanya bersalah akibat pelanggaran masuk secara ilegal.
Strategi penindakan keras ala Trump tersebut kini malah berbalik menjadi bumerang politik yang merusak kepercayaan publik di AS. Hasil survei Reuters/Ipsos membuktikan dukungan publik terhadap penanganan imigrasi oleh Trump terjun bebas dari 50% menjadi 38%.
Reaksi Keras Partai Demokrat
Kubu oposisi Partai Demokrat kini menyusun strategi guna menyetop kebijakan represif itu begitu mereka menduduki kendali Kongres pada tahun mendatang. Rencana mereka meliputi penyelidikan mendalam terhadap metode lapangan ICE sekaligus membuka kemudahan akses status hukum tetap bagi imigran.
Bennie Thompson, calon Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR AS, menegaskan tekadnya untuk menelusuri aturan imigrasi yang dinilai liar. "Kami akan menyelidiki pemerintah yang mempersenjatai DHS terhadap rakyat Amerika dan kebijakan imigrasinya yang tidak terkendali," tegas Thompson.
Sementara itu, anggota parlemen Demokrat asal Texas, Henry Cuellar, mengungkapkan dirinya telah berdiskusi dengan jajaran pembantu Trump agar proses pemulangan paksa difokuskan semata pada kelompok kriminal. "Kami tidak akan bersikap ekstrem," ucap Cuellar menyampaikan posisinya.
Sebaliknya, Peggy Flanagan, Senator terpilih dari Minnesota asal Partai Demokrat, melayangkan peringatan yang terdengar jauh lebih tajam dan tanpa basa-basi. "Kami akan menghancurkan ICE."
Kemarahan politisi Demokrat semakin membara menyusul tragedi penembakan fatal yang dilancarkan petugas imigrasi federal pada bulan Januari kemarin. Dua warga negara AS, Alex Pretti bersama Renee Nicole Good, meninggal dunia di Minneapolis dalam insiden yang sempat direkam oleh kamera warga sipil.
Peristiwa berdarah yang memakan korban jiwa tersebut seketika viral dan mengundang amarah publik global. Sejumlah dokumentasi rekaman visual lain memperlihatkan personel bertopeng menyemprotkan cairan kimia serta menghajar warga sipil yang sekadar mengabadikan jalannya aksi demonstrasi.
