Rencana pengerjaan Jalan Tol Pekanbaru-Padang untuk Seksi Bukittinggi-Sicincin mulai diperkenalkan secara langsung kepada warga Kabupaten Padang Pariaman melalui forum prasosialisasi dan temu dialog yang digelar mendahului prosedur resmi pengadaan tanah. Pada agenda pertemuan tersebut, PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya memaparkan penjelasan awal mengenai rancangan rute trase serta pertimbangan teknis konstruksi kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti para wali nagari, pemuka adat niniak mamak, hingga tokoh masyarakat di wilayah setempat.
Pertemuan ini dirancang sebagai langkah koordinasi permulaan guna menyamakan pemahaman perihal rencana proyek strategis tersebut, terutama terkait denah trase dan aspek rekayasa teknis yang kini masih dalam proses perancangan matang. Hal tersebut ditegaskan secara langsung oleh Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro saat menghadiri agenda Prasosialisasi dan Dialog Rencana Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Sicincin bertempat di Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin (26/10/2026) lalu. Forum diskusi ini turut dihadiri Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, rombongan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, serta seluruh jajaran perangkat daerah terkait.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menguraikan bahwa koridor Bukittinggi-Sicincin ini disiapkan menjadi sambungan lanjutan dari Jalan Tol Padang-Sicincin yang sebelumnya telah difungsikan. Jalur bebas hambatan ini sekaligus memegang peran penting dalam jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menyambungkan wilayah Padang menuju Pekanbaru secara langsung.
Realisasi pembangunan JTTS sendiri merupakan mandat khusus penugasan pemerintah pusat kepada Hutama Karya yang berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 berikut regulasi perubahannya, dengan status ruas saat ini masih berada dalam taraf perencanaan intensif. Tak hanya itu, agenda prasosialisasi berfungsi menjadi jembatan pengantar menuju fase persiapan pembebasan lahan, dengan tahapan menyeluruh mencakup penyampaian rencana kerja proyek, pendataan awal kepemilikan tapak, serta konsultasi publik sesuai payung hukum hingga ditetapkannya dokumen Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Gubernur Sumatra Barat.
Rincian mendalam mengenai kepemilikan petak lahan nantinya akan dibedah secara komprehensif bersama jajaran pemerintah provinsi, otoritas pemerintah daerah, serta perwakilan Kementerian ATR/BPN sebelum nantinya diumumkan kepada masyarakat terdampak secara bertahap.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap para pemangku kepentingan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai rencana pembangunan, sementara tahapan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan instansi terkait," jelas Koentjoro.
Arah kebijakan pembangunan infrastruktur ini dinilai sejalan penuh dengan visi Asta Cita kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama pada pilar misi ketiga mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas dan kelanjutan proyek infrastruktur nasional. Di samping itu, inisiatif menjaring suara aspirasi warga hingga tataran nagari selaras dengan arah misi keenam, yakni mendorong pembangunan dari desa serta strata bawah demi terciptanya pemerataan ekonomi masyarakat.
Urgensi kehadiran jalur transportasi darat yang jauh lebih tangguh dan stabil menjadi landasan utama di balik kemunculan proyek jalan bebas hambatan ini. Selama ini, urat nadi konektivitas rute Padang-Bukittinggi hanya bertumpu pada perlintasan konvensional seperti Lembah Anai, Sitinjau Lauik, dan Malalak, yang kontur geografisnya sangat menantang dan kerap terputus saat terjadi bencana alam.
Trase ruas Bukittinggi-Sicincin ini nantinya dirancang membelah formasi pegunungan Bukit Barisan menggunakan sarana terowongan bawah tanah, sehingga faktor keamanan dan keselamatan menjadi prioritas paling krusial, baik selama masa konstruksi fisik maupun saat operasional berlangsung.
Demi mematangkan kajian teknis terowongan tersebut, pihak Hutama Karya menggandeng para pakar akademisi terkemuka di Sumatera Barat, di antaranya Universitas Andalas serta lembaga Pusat Studi Terowongan dan Infrastruktur Bawah Tanah (PUSTROIB). Manajemen perseroan pun menjalin komunikasi intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) beserta otoritas dinas lingkungan hidup mengingat bentangan trase berpotensi melintasi kawasan suaka hutan dan destinasi pariwisata.
Dalam pertemuan serupa, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis memaparkan bahwa sarana rembuk ini menjadi peluang emas bagi seluruh lapisan masyarakat guna menyerap informasi akurat serta menyampaikan pandangan terkait agenda pembangunan. Beliau menggarisbawahi bahwa forum musyawarah sengaja difasilitasi demi mencari mufakat bersama atas berbagai potensi permasalahan. Sang bupati menaruh asa besar agar keberadaan proyek tol ini tidak semata menghadirkan fisik jalanan semata.
Agenda konstruksi skala besar ini diharapkan mampu mendongkrak denyut ekonomi daerah Padang Pariaman melalui terciptanya ragam peluang bisnis lokal, penyerapan tenaga kerja terampil, hingga pembinaan pelaku UMKM setempat.
"Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima informasi, tetapi juga diberikan ruang yang memadai untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, keberatan, dan harapan," timpal John Kenedy.
Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berpandangan bahwa provinsi Sumatera Barat amat memerlukan rute alternatif yang kokoh sebagai penyelesaian jangka panjang atas hambatan akses mobilitas. Menurut pandangannya, pembangunan jalan tol strategis ini sanggup membuka pintu kesempatan bagi pengusaha daerah, seperti penyedia material proyek, sekaligus menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Andre turut menggarisbawahi pentingnya mekanisme ganti kerugian tanah yang dijalankan dengan adil, transparan, serta mematuhi aturan legal tanpa mengesampingkan hak masyarakat pemilik lahan. Pihaknya mengajak segenap pemuka adat niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, serta para tokoh daerah untuk senantiasa duduk bersama menuntaskan kendala lapangan melalui jalur formal yang tepat.
Melalui terlaksananya pertemuan prasosialisasi awal ini, Hutama Karya bertekad mengawal proyek Tol Bukittinggi-Sicincin agar berjalan selaras bersama kepentingan masyarakat serta rambu perundang-undangan melalui sinergi para pemangku kepentingan. Rangkaian dialog serupa nantinya akan dilanjutkan ke wilayah Kabupaten Tanah Datar serta Kota Padang Panjang pada Rabu (28/10/2026). Berbekal rekam jejak mengelola 847 km bentang JTTS bersama jajaran anak usahanya, Hutama Karya terus berkomitmen menyediakan infrastruktur transportasi yang andal, berkesinambungan, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
