Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pangan, khususnya komoditas beras, kini telah bertransformasi menjadi instrumen kekuatan dalam percaturan dunia sehingga pengelolaannya tidak dapat lagi diperlakukan murni sebagai perkara niaga.
Prabowo memandang pergeseran konstelasi global saat ini mewajibkan Indonesia untuk cermat mengaitkan sinergi antara ranah ekonomi, dinamika politik, serta kedaulatan pertahanan.
"Sekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata, sekarang pangan jadi senjata, beras jadi senjata. Jadi bisnis tidak bisa kita pandang murni bisnis," ungkap Prabowo dalam agenda Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Prabowo memaparkan bahwa sedari awal kepemimpinannya, bahkan saat masih mengemban amanah sebagai menteri pertahanan di era Presiden Joko Widodo menjelang pelantikannya, ia terus berikhtiar memelihara relasi harmonis bersama negara-negara serumpun.
Dirinya menuturkan bahwa komitmen menjadi tetangga yang baik (good neighbor policy) konsisten dijadikan salah satu landasan utama strategi diplomasi internasional Indonesia.
Berdasarkan keterangannya, Indonesia berupaya mengakomodasi bermacam kebutuhan negara sahabat sembari merawat komunikasi positif dengan mitra di luar kawasan. Kendati demikian, Prabowo menandaskan bahwa Indonesia menolak keras berhimpun ke dalam aliansi maupun pakta pertahanan militer apa pun.
"Kita hormati, kita tidak mau terlibat, tetapi sesuai UUD kita, kita antiimperialisme, anti penjajahan," tuturnya.
Prabowo menyampaikan bahwa garis kebijakan domestik maupun diplomasi internasional wajib bertumpu pada kedaulatan negara. Untuk urusan internal, dirinya memprioritaskan kemaslahatan rakyat melampaui kepentingan golongan seraya terus merangkul segenap elemen bangsa.
Ia menakar situasi dunia yang sarat ketidakpastian menuntut bangsa ini meninjau ulang paradigma lintas sektor. Menilik rekam jejaknya di kancah militer dan politik, Prabowo menegaskan bahwa relasi politik dan ekonomi sejatinya tidak terpisahkan.
Prabowo menilai salah satu kekurangan mendasar bangsa ini adalah kalangan elite yang kerap terbelah oleh sekat-sekat sektoral. Dirinya menganggap kendala tersebut berakar dari sistem pembelajaran yang memilah-milah sektor politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.
Prabowo menekankan bahwa rezimnya mesti membenahi kebiasaan itu ke depan, terutama lewat kurikulum pendidikan yang memadukan seluruh pilar kehidupan bernegara secara menyeluruh.
"Ini saya kira jangka panjang kita akan perbaiki, bahwa ujungnya pendidikan kita harus benar-benar integralistik, tidak bisa sektoral," kata Prabowo.
