Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mengambil langkah perombakan susunan kabinet pemerintahannya. Kepala Negara secara resmi mengambil sumpah jabatan sembilan figur pejabat tinggi negara bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis sore tanggal 15 Oktober 2026. Momentum ini tercatat sebagai perombakan atau reshuffle kabinet yang kedelapan kalinya diputuskan oleh Presiden Prabowo sepanjang periode masa kerja dua tahun terakhir masa kepemimpinannya.
Pada agenda penataan ulang jajaran kabinet kali ini, pembenahan secara menyeluruh menyasar pos-pos kepemimpinan strategis yang berada di lingkungan sektor pertahanan negara, stabilitas keamanan nasional, kementerian teknis, hingga instansi badan lembaga pemerintah nonkementerian.
Dari total sembilan nama tokoh aparatur negara yang diambil sumpah jabatannya tersebut, dua orang di antaranya dipercaya memegang amanah strategis sebagai Wakil Menteri Pertahanan, yakni Marsekal TNI Yusuf Djauhari bersama Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Selain penempatan pimpinan pada sektor benteng pertahanan itu, Presiden Prabowo turut pula melantik sosok Wakil Menteri Pertanian serta figur Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna melengkapi struktur kerja kementerian terkait.
Pelaksanaan pelantikan para petinggi birokrasi dan komando pertahanan tersebut didasarkan secara yuridis formal pada sejumlah Surat Keputusan Presiden (Keppres). Dokumen legal formal tersebut antara lain Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2026 mengenai Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Masa Jabatan Periode 2024–2029, lalu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2026 perihal Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Berikut ini adalah susunan daftar nama sembilan pejabat penting negara yang secara resmi diambil sumpahnya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026:
– Marsekal TNI Yusuf Djauhari menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pertahanan
– Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pertahanan
– Dr. Alim Setiawan Slamet menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pertanian
– M. Maulana Bungaran menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
– Letjen TNI Kristomei Sianturi menduduki posisi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
– Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko menduduki posisi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional
– Mayjen TNI Sriyanto menduduki posisi sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional
– Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menduduki posisi sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil
– Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menduduki posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
Wakil Panglima dan KSAD Tukar Posisi
Dua perwira tinggi militer bintang empat, yaitu Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, bertukar posisi penugasan pada pucuk hierarki kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia. Sosok Tandyo yang pada kurun waktu sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakil Panglima TNI saat ini dipercaya mengemban tongkat kepemimpinan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Di sisi lain, Maruli beralih mandat untuk menduduki posisi strategis baru sebagai Wakil Panglima TNI.
Menanggapi dinamika rotasi kepemimpinan militer tersebut, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia TB Hasanuddin menyampaikan penilaian bahwa pergeseran jabatan perwira tinggi itu sama sekali bukan masalah atau persoalan prinsipil, sepanjang seluruh tahapan dilakukan selaras aturan main serta tata prosedur perundang-undangan militer yang sah. Dalam pandangannya, dinamika pergantian formasi di lingkungan pucuk pimpinan kesatuan TNI sepenuhnya merupakan hak prerogatif sah milik Presiden RI bersama Panglima TNI.
“Enggak ada masalah. Terserah itu hak prerogatif Presiden dan Panglima TNI, ya. Enggak ada masalah, siapa pun panglimanya yang penting sesuai dengan prosedur,” kata Hasanuddin saat memberikan pandangannya kepada kalangan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026.
Hasanuddin juga memberikan penekanan dan mengingatkan secara tegas bahwasanya pergantian nahkoda komando kepemimpinan militer harus dijadikan momentum emas dalam memperkokoh tatanan kedisiplinan seluruh barisan prajurit serta senantiasa memelihara standar profesionalisme institusi TNI. Hasanuddin menaruh perhatian mendalam atas pentingnya menutup celah dari segala bentuk perbuatan pelanggaran aturan hukum yang berpotensi mencoreng harkat dan kehormatan martabat kelembagaan korps militer.
“Yang paling penting satu, laksanakan posisi TNI itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang kedua, mari kita tingkatkan disiplin sehingga tidak ada lagi hal-hal terjadi seperti kasus judi online di rumah dinas, contoh. Itu kan memalukan, ya, sebagai mantan prajurit,” ujarnya menyampaikan keprihatinannya.
Lebih lanjut, politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menggarisbawahi keharusan dilaksanakannya rangkaian latihan rutin berkesinambungan demi merawat dan mengasah ketangguhan daya tempur setiap kesatuan serdadu dalam menunaikan mandat konstitusional menjaga kedaulatan tanah air.
“Dan yang ketiga, TNI berlatih, ya, bertempur, siap,” tegasnya memberikan penekanan.
Peluang Menuju Panglima TNI Terbuka
Terkait kalkulasi karier militer ke depan, TB Hasanuddin menguraikan bahwa salah satu syarat baku normatif bagi figur perwira militer untuk dapat dicalonkan menjadi Panglima TNI adalah rekam jejak pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan matra. Dengan berbekal portofolio penugasan barunya saat ini, Tandyo dinilai telah sah mengantongi syarat pengalaman prestisius kepemimpinan tersebut.
“Jadi, yang Wakil Panglima tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang jadi. Ada dari Angkatan Darat dua dong, satu Wakil Panglima yang baru, kedua KSAD yang baru,” kata Hasanuddin di hadapan media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026.
Walaupun peluang karir telah terbuka secara normatif administratif, purnawirawan jenderal tersebut menegaskan bahwa dirinya belum dapat memastikan sepenuhnya perihal apakah sosok Tandyo memang sedang disiapkan sejak dini untuk promosi memegang tongkat komando Panglima TNI selanjutnya. Anggota dewan tersebut menyarankan seluruh publik agar bersabar dan terus memantau dinamika politik pertahanan setelah lembaga DPR kembali beraktivitas menggelar sidang pasca-tuntasnya masa reses dewan.
“Bisa, sinyal bisa tidak. Ya, nanti kita tunggulah dua bulan ke depan,” ujarnya secara lugas.
Hasanuddin menerangkan secara gamblang bahwa kandidat Panglima TNI berpeluang dipetik dari unsur matra militer darat, matra laut, maupun matra udara. Pola rotasi pergantian kepemimpinan lintas matra tidaklah bersifat kaku atau keharusan mutlak, sebab ketentuan yang ada memberikan keleluasaan bahwa figur dari matra kedinasan yang identik pun sah secara regulasi.
“Kalau menurut aturan, itu dapat digilir. Dari darat ke darat boleh. Dari darat ke laut boleh, dari darat ke udara juga sami mawon boleh,” katanya menjelaskan tafsir aturan pengangkatan pimpinan angkatan perang.
Kepala BNPB Baru Janji Bersih-Bersih Internal Usai OTT KPK
Pejabat anyar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi secara lugas merespons mencuatnya kabar penindakan hukum operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membidik oknum di internal kantor BNPB beberapa hari lampau. Menghadapi kondisi kritis tersebut, Kristomei berikrar teguh untuk segera melancarkan gebrakan operasi bersih-bersih di lingkungan BNPB dari segala bentuk penyakit korupsi.
"Betul. Tentu saja. Saya tadi sudah bilang akan melakukan konsolidasi internal," kata Kristomei usai dirinya diambil sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Kamis tanggal 15 Oktober 2026.
Dirinya menerangkan rencana langkah awal dengan memprioritaskan pembenahan dan konsolidasi jajaran aparatur birokrasi ke dalam terlebih dahulu. Kendati demikian, Kristomei menegaskan tekadnya bahwa pejabat BNPB mana pun yang terbukti bermain-main atau terseret perkara pidana korupsi bakal dijatuhi sanksi pencopotan secara tegas.
"Nanti kita lihat. Kalau memang harus diganti karena ada proses hukum, ya memang harus kita ganti," jelasnya memaparkan sikap tegasnya.
Terkait jalannya penanganan perkara pidana yang menimpa aparaturnya, Kristomei mempercayakan pengusutan kasus korupsi tersebut secara total kepada lembaga anti-rasuah KPK. Dirinya menggarisbawahi komitmen tidak akan pernah melakukan intervensi kewenangan maupun campur tangan dalam proses hukum yang berjalan.
"Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Kristomei menegaskan sikap kooperatifnya.
BPGMN Andalkan Sains Cegah Kebakaran Gambut Berulang
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) terpilih Satyawan Pudyatmoko menegaskan komitmen lembaganya bahwa tata kelola lahan gambut diposisikan sebagai salah satu konsentrasi kinerja paling utama. Langkah aksi ini dipacu secara ketat guna menekan seminimal mungkin laju kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini terus berulang saban siklus musim kemarau panjang melanda kepulauan nusantara.
Satyawan memaparkan fakta lingkungan bahwa peristiwa kebakaran lahan gambut yang acap kali mengganas sewaktu kemarau berkepanjangan dan fenomena iklim El Nino tiba harus diatasi secara sistematis agar tidak merusak sendi perikehidupan warga serta merugikan kesehatan khalayak luas. Satyawan menyatakan bahwa mandat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto menjadi pijakan landasan utama bagi lembaga BPGMN guna memperkokoh tata kelola lanskap gambut dan menurunkan indeks bahaya amukan api.
"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan," kata Satyawan setelah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Kamis tanggal 15 Oktober 2026.
Di samping menangani tata kelola ekosistem gambut, lembaga BPGMN memegang mandat krusial guna menjaga ketahanan ekosistem vegetasi mangrove, memangkas laju deforestasi hutan, serta memulihkan hamparan ekosistem gambut basah dan mangrove pesisir yang hangus terbakar atau mengalami kerusakan ekologis berat. Segenap rancangan pemulihan ini diarahkan untuk mengembalikan peran fungsional alam lingkungan agar dapat bekerja secara seimbang kembali.
Satyawan pun memberikan penekanan khusus atas krusialnya sokongan basis ilmu pengetahuan sains dan penerapan teknologi mutakhir, termasuk perancangan pemodelan sains guna membaca tingkat kekeringan tanah dan sistem pemetaan risiko kebakaran secara presisi. Pihak BPGMN berencana menghimpun sinergi kelompok pakar ahli multidisiplin, mencakup pakar hidrologi air tanah, ahli program revegetasi penanaman gambut, pengamat sosial ekonomi pedesaan, hingga jajaran praktisi ahli bidang konservasi mangrove.
"Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti," jelasnya memaparkan proyeksi kerja.
Kolaborasi Antarlembaga
Pada kesempatan serupa, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menguraikan pentingnya menggalang pola kolaborasi nyata lintas kementerian dan lembaga demi menuntaskan penanganan bencana karhutla. Sriyanto memandang bahwa BPGMN berdiri sebagai bagian elemen dari mata rantai penanganan kebakaran hutan dan lahan, sehingga langkah koordinasi operasional bersama mitra pemangku kepentingan harus dirajut kian solid.
"Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla," tuturnya menjelaskan pola keterpaduan kerja tim gabungan.
Sriyanto turut menegaskan pentingnya sistem deteksi dini dan kecakapan identifikasi setiap kemunculan bibit persoalan teknis sejak tahapan paling awal. Temuan verifikasi lapangan tersebut mutlak dikaji secara mendalam guna menarik relasi kausalitas korelasi dan merumuskan estimasi proyeksi ilmiah sebagai acuan formulasi penetapan aksi intervensi di lapangan secara terukur.
Sebagai bentuk gambaran teknis operasional, dirinya menyebutkan parameter tinggi muka air lahan gambut basah sebagai instrumen tolok ukur pokok yang wajib dipantau ketat guna meredam kemungkinan terjadinya kebakaran hebat.
"Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat," pungkas Sriyanto secara tegas.
Wamentan Alim Dorong Penerapan Riset Kampus untuk Swasembada Pangan
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Dr. Alim Setiawan Slamet mengajak kalangan universitas untuk mempercepat aplikasi nyata karya riset ilmiah dan hasil inovasi perguruan tinggi demi mendukung percepatan swasembada pangan nasional serta memacu program hilirisasi komoditas pertanian agar membuahkan nilai tambah ekonomi yang berlipat ganda.
“Karena saya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tentu saya juga punya harapan agar hasil-hasil riset inovasi dari perguruan tinggi ini bisa diterapkan, bisa membantu tadi untuk menyukseskan program swasembada dan juga hilirisasi, terutama untuk meningkatkan nilai tambah,” kata Alim saat berbincang santai di Kompleks Istana Negara, Jakarta, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026.
Pernyataan strategis tersebut diutarakan langsung oleh Alim Setiawan Slamet sesaat sesudah dirinya diambil sumpah jabatan oleh Kepala Negara Presiden Prabowo Subianto sebagai figur Wakil Menteri Pertanian pada agenda upacara pelantikan kementerian di Istana Negara, Kamis sore waktu setempat.
Guru besar tersebut menuturkan bahwa institusi perguruan tinggi di seluruh penjuru negeri menyimpan banyak kekayaan intelektual berupa portofolio riset dan terobosan aplikatif yang memiliki potensi besar dalam menyokong kebangkitan sektor agraris nasional, dimulai dari penciptaan benih varietas tanaman unggul sampai pemanfaatan inovasi teknologi modern bidang pertanian tanah air.
Melalui penerapan terintegrasi tersebut, pemanfaatan riset kampus diyakini dapat membantu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menuntaskan agenda strategis nasional pemerintah pusat, secara spesifik dalam mewujudkan impian swasembada pangan mandiri sekaligus menyukseskan program hilirisasi produk-produk turunan pertanian secara masif.
"Inovasi di perguruan tinggi kan banyak sekali ya, mulai dari varietas unggul gitu ya, kemudian berbagai inovasi lainnya," ujarnya menjabarkan prospek riset akademis bagi sektor pangan.
Kendati telah dilantik resmi, Alim mengutarakan bahwa dirinya sampai saat ini belum menerima arahan pembagian peran kerja spesifik maupun penugasan teknis mandiri dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Dirinya menuturkan masih menunggu jadwal pertemuan tatap muka dinas bersama Mentan Amran sebelum memformulasikan langkah kebijakan konkret dan menata skala prioritas program yang hendak ia emban di kementerian.
“Saya masih menunggu arahan dari beliau, belum bertemu itu karena baru tadi pagi juga dihubungi dari Pak Seskab,” katanya mengisahkan kronologi proses penunjukan dirinya yang berlangsung cukup kilat.
Alim pun secara terbuka melayangkan rasa syukur serta ungkapan terima kasih mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas mandat dan kepercayaan yang dimandatkan ke pundaknya untuk menempati posisi pimpinan sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Sebagai informasi tambahan, sebelum diberi amanah baru sebagai pejabat pembantu presiden, Alim menyandang amanah prestisius sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia mengonfirmasi bahwa aktivitasnya saat ini tengah memasuki fase transisi peralihan jabatan pimpinan akademik dari lingkungan kampus kampus rakyat tersebut.
Ia memohon dukungan, partisipasi, dan doa tulus segenap lapisan rakyat Indonesia agar amanah pelayanan pengabdian negara yang diembannya dapat terselenggara secara maksimal, adil, dan bertanggung jawab demi kemakmuran bangsa.
"Mohon doanya ya," ucapnya mengakhiri sesi wawancara dengan senyum ramah.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Daftar 9 Pejabat Baru yang Dilantik Prabowo Hari Ini
Prabowo Lantik Rektor IPB Alim Setiawan Slamet Jadi Wamentan
Dua Jenderal TNI Datangi Istana di Tengah Kabar Reshuffle Kabinet
Jadi Wamenko, Drajad Wibowo Dapat 8 Tugas dari Airlangga
Ada Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Ekonom: Sejalan dengan Prioritas Pemerintah
Reshuffle dan Reset Bahasa Pemerintahan
Dikabarkan Jadi Wantimpres, Rocky Gerung Tiba di Istana
Jadi Menperin, Ini Sosok Berpotensi Gantikan Sarmuji di DPR
Luky Alfirman, Dicopot dari Jabatan Dirjen Anggaran Kini Jadi Wamenkeu
