Prabowo Targetkan 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Komisi XII DPR Beri Respon Positif

Posted on
banner 336x280

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan instruksi tegas supaya setidaknya 70 persen perolehan sektor pertambangan nasional dialokasikan langsung bagi kas negara, termasuk dalam bentuk porsi kepemilikan saham di korporasi tambang. Kebijakan strategis ini langsung menyedot atensi parlemen, yang mana jajaran Komisi XII DPR RI menyatakan kesiapan untuk mendukung sembari menyematkan serangkaian evaluasi penting.

Syarif Fasha, legislator dari Fraksi Partai NasDem yang bertugas di Komisi XII DPR RI, menyampaikan apresiasinya terhadap gagasan Kepala Negara yang berupaya mengamankan kontribusi 70 persen hasil kekayaan alam demi kepentingan publik. Walau demikian, dirinya mengingatkan bahwa gagasan besar ini masih sangat membutuhkan penjabaran teknis operasional yang jelas dan gamblang dari kementerian terkait.

banner 468x60

Politisi NasDem tersebut membeberkan fakta bahwa hingga detik ini belum diterbitkan panduan teknis maupun mekanisme implementasi regulasi itu secara transparan, entah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ataupun pihak Kementerian Investasi.

"Pada prinsipnya, secara pribadi kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo terkait hal tersebut. Namun memang sejauh ini belum ada penjelasan rigid dari pemerintah, melalui Kementerian ESDM ataupun Kemen Investasi," tutur Syarif Fasha dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia, Jumat (20/11/2026).

Menurut analisis Fasha, wacana kewajiban setoran 70 persen tersebut tampaknya lebih realistis apabila disasarkan kepada korporasi pertambangan yang statusnya sudah cukup lama beroperasi di nusantara, mencakup perusahaan domestik maupun pelaku Penanaman Modal Asing (PMA).

"Kalau saya mengartikan mungkin saja yang dimaksud Presiden adalah bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah lama beroperasi di Indonesia, baik lokal maupun PMA," papar anggota dewan dari dapil Jambi tersebut.

Di sisi lain, Syarif Fasha turut menggarisbawahi potensi kendala di lapangan bila ketentuan persentase sebesar itu langsung dipaksakan terhadap calon pemodal baru yang hendak menanamkan modalnya di industri tambang tanah air.

"Tetapi untuk investasi baru sepertinya agak berat," ujar Fasha secara lugas dan tegas.

Dukungan senada juga disuarakan oleh kolega sesama Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, yang menyatakan sokongan penuh atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar porsi 70 persen hasil bumi dapat dinikmati seutuhnya oleh bangsa.

Gunhar memandang maklumat Presiden merupakan sebuah momentum berharga guna memulihkan hegemoni kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA) ke tangan negara, sekaligus sebagai koreksi nyata terhadap tata kelola tambang terdahulu yang dinilai belum optimal mendatangkan faedah luas bagi rakyat jelata.

Politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menekankan bahwa posisi Indonesia tak boleh terus-terusan merugi, sekadar berstatus empunya wilayah tanpa memperoleh pembagian hasil ekonomi yang sepadan dari eksploitasi mineral di bumi pertiwi.

"Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri," kata Yulian Gunhar dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Ia pun menambahkan, amanat Prabowo tersebut sepenuhnya selaras dengan bunyi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menitahkan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh masyarakat.

Bagi Gunhar, klausul konstitusi mengenai frasa ‘dikuasai oleh negara’ tidak selayaknya direduksi menjadi sebatas prosedur administratif birokrasi, semisal mengurus surat perizinan, mengawasi arus modal, atau mengutip royalti dan pajak semata.

Pemerintah diwajibkan memegang kendali strategis penuh dalam mengatur peta pengelolaan, mengawasi laju kapasitas produksi, memastikan distribusi hasil yang adil, serta menggaransi kontribusi sumber daya tersebut secara optimal bagi taraf hidup rakyat banyak.

"Kekayaan alam bukan untuk memperkaya segelintir pemilik modal, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, target minimal 70% yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan mekanisme pengawasan yang kuat," tegas Gunhar menambahkan argumennya.

Rujukan Tata Kelola dari Rusia dan China

Lebih jauh, Gunhar menyodorkan komparasi empiris dari beberapa yurisdiksi global terkemuka yang telah berhasil mengonsolidasikan kedaulatan sumber daya alamnya, khususnya praktik yang dijalankan oleh Rusia dan China.

"Perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft menjadi contoh penting keterlibatan negara dalam mengendalikan sektor strategis, yang juga ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam," paparnya merinci.

Di Republik Rakyat China, intervensi kekuasaan publik terhadap sektor tambang bahkan tercatat jauh lebih dominan, di mana rerata porsi kepemilikan saham pemerintah pada korporasi-korporasi tambang raksasa di sana dapat menyentuh angka 78 persen.

"Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis," tandas legislator PDIP tersebut secara konseptual.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memang menandai paradigma baru mengenai tata cara penguasaan sumber daya mineral nasional. Mantan Danjen Kopassus tersebut menuntut agar sedikitnya 70 persen output sektor tambang dialirkan ke kas negara, bila dipandang perlu melalui kepemilikan saham entitas bisnis terkait.

"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," ungkap Presiden Prabowo saat berpidato pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," terang Kepala Negara di hadapan peserta muktamar.

Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan atas instrumen produksi nasional ini sebagai pengejawantahan dari amanat luhur Pasal 33 UUD 1945.

"Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," imbuhnya penuh keyakinan.

Prabowo turut mengkritisi sejarah panjang pengelolaan komoditas di mana surplus kekayaan tanah air kerap dinikmati pemodal asing tanpa menyisakan dampak kesejahteraan riil bagi masyarakat nusantara.

"Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, ‘Saya Warga Negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," pungkas Prabowo menyoroti ketimpangan tersebut.

banner 336x280