Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memandang ketahanan ekonomi nasional bergerak dalam tren cukup kokoh menjelang kuartal IV-2026. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian pasar global serta era suku bunga tinggi dunia (higher for longer), sederet parameter utama memperlihatkan tren positif, mulai dari laju inflasi terjaga, bertahannya surplus neraca dagang, hingga geliat manufaktur yang kembali masuk teritori ekspansif.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto memaparkan tingkat inflasi tahunan per September 2026 berada pada angka 3,28% (year-on-year/yoy), tetap bertengger di rentang target nasional 2,5% ±1%.
Ia menerangkan bahwa inflasi inti tercatat melandai ke level 2,84% (yoy), sementara inflasi pada kategori harga yang diatur pemerintah (administered prices) bergerak turun menuju 3,25% (yoy).
"Komponen volatile food masih menjadi perhatian dengan inflasi 5,03% (yoy), dipengaruhi dinamika permintaan serta penurunan produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem, El Nino, dan bencana alam," ungkap Haryo lewat pernyataan resminya, dikutip Senin (5/10/2026).
Guna meredam lonjakan harga komoditas pangan sekaligus memperkuat daya beli publik, otoritas terkait kian mengintensifkan aneka jaring pengaman sosial serta stabilisasi ketersediaan pasokan.
Berbagai langkah strategis digulirkan, mencakup akselerasi pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III, distribusi bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk rentang Oktober-Desember 2026, hingga penggelaran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lewat Perum Bulog.
Menilik sektor eksternal, neraca perdagangan tanah air terus menorehkan surplus berkelanjutan. Sepanjang kurun Januari hingga Agustus 2026, akumulasi surplus transaksi perdagangan berhasil menyentuh nilai US$7,25 miliar.
Penguatan ekspor disokong komoditas andalan, meliputi besi dan baja yang mendulang US$19,18 miliar dengan kenaikan 4,88% dari catatan periode serupa tahun terdahulu.
Di samping itu, pengapalan minyak kelapa sawit (CPO) beserta produk turunannya sanggup menghasilkan US$17,75 miliar atau terdongkrak 6,57%, lalu ekspor komoditas batu bara membukukan angka US$16,58 miliar atau naik 4,31%.
Pemerintah turut menggarisbawahi ekspor sektor industri pengolahan yang melonjak 6,62%, membuktikan efektivitas nyata agenda hilirisasi terhadap performa perdagangan mancanegara.
Terkait arus masuk, komposisi impor tetap dikuasai pasokan bahan baku serta barang modal. Nilai impor kelompok bahan baku atau penolong tercatat US$133,38 miliar, sementara impor kategori barang modal terealisasi US$36,74 miliar.
Jika diakumulasi, kedua kelompok barang vital tersebut mendominasi hingga sekitar 91,3% dari total impor Indonesia secara keseluruhan.
Lonjakan impor mesin beserta peralatan mekanis sebesar 15,26% dan perlengkapan elektrik sebesar 22,94% merefleksikan tingginya kebutuhan pasokan produksi sekaligus realisasi investasi domestik.
PMI Manufaktur Kembali Menembus Zona Ekspansi
Beralih ke ranah industri, roda manufaktur nasional memperlihatkan momentum kebangkitan. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2026 berhasil melesat ke level 52,4 usai sempat berada di posisi 49,8 pada Agustus 2026.
Pencapaian menggembirakan ini menandakan kembalinya operasional industri pengolahan ke zona ekspansif setelah sempat tertekan di bawah batas 50.
Rebound PMI disokong bertambahnya order baru, penguatan permintaan ekspor, realisasi aneka proyek anyar, serta membaiknya konsumsi rumah tangga.
Pemerintah mencermati pertambahan pesanan baru sepanjang September merupakan capaian paling kencang sejak Februari 2026. Bahkan, laju pesanan luar negeri menjadi pertumbuhan paling tinggi sejak Mei 2022.
Pada periode serupa, serapan tenaga kerja pabrik, aktivitas pembelian inventaris, dan stok material turut mengalami peningkatan kembali.
Dari aspek ongkos produksi, inflasi harga input maupun output bergerak melambat ke titik terendah dalam enam bulan belakangan. Optimisme pelaku industri mengenai prospek output setahun ke depan juga bertahan kokoh.
"Ke depan, kebijakan pemerintah akan tetap diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong investasi dan produksi, serta meningkatkan daya saing industri nasional," pungkas Haryo.
