Potensi Zakat Belum Optimal, MUI Usulkan Zakat Jadi Bagian Pengurang Pajak

Posted on
banner 336x280

Gagasan tersebut dipercaya mampu memaksimalkan potensi penerimaan zakat nasional secara signifikan.

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pihak pemerintah agar memperhitungkan setoran zakat via Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengurang atau bagian pembayaran pajak. Langkah terobosan ini dipandang sebagai solusi pengganti demi menopang pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mendongkrak pengumpulan zakat kaum muslim.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyatakan bahwa otoritas fiskal mesti menggali opsi pendapatan baru di luar pungutan pajak demi menutup belanja APBN. Beliau pun menggarisbawahi urgensi pemerintah agar kian cermat menyasar target wajib pajak, terutama membidik korporasi berukuran besar daripada terus membebani pebisnis skala mikro.

"Ya, mencari alternatif selain pajak untuk menutupi APBN. Pertama, memaksimalkan wajib pajak kepada usaha berskala besar. Kedua, menjadikan zakat sebagai catatan bayar pajak," tutur Kiai Cholil sewaktu dimintai konfirmasi oleh Republika, Rabu (18/11/2026).

Ia memaparkan bahwa setoran zakat kaum muslimin lewat Baznas maupun LAZ sepatutnya diakui secara sah ke dalam hitungan pajak. Lewat skema tersebut, warga yang telah menunaikan kewajiban agamanya melalui badan terakreditasi otomatis mendapatkan pengakuan pemenuhan tanggungan perpajakan mereka kepada negara.

Kendati demikian, Kiai Cholil mewanti-wanti supaya tata cara baru itu sama sekali tidak melanggar rambu syariat dalam pengumpulan serta pembagian dana zakat. Alokasi dana umat tersebut wajib sepenuhnya diserahkan khusus bagi delapan kelompok penerima sah (mustahik) selaras dengan kaidah fikih Islam.

"Yaitu pajak yang dikeluarkan oleh umat melalui Baznas dan LAZ langsung dianggap sebagai pembayaran pajak. Namun demikian, tetap harus patuh pada ketentuan zakat untuk pendistribusian zakat, salah satu dari delapan macam mustahik," tuturnya.

Kiai Cholil mengungkapkan bahwa inisiatif terpadu ini juga sejalan dengan ketetapan Kongres Umat Islam Indonesia 2026. Oleh sebab itu, dirinya sangat menghendaki pemerintah mengkaji usulan strategis ini sebagai instrumen kebijakan keuangan negara yang merangkul potensi raksasa zakat.

Sebelumnya, melalui kanal media sosial Instagram miliknya di @cholilnafis, Kiai Cholil sempat melayangkan kritik atas ambisi menaikkan pungutan pajak di kala warga menghadapi beban ekonomi. Dirinya mengangkat kembali pemikiran cendekiawan Islam ternama, Ibnu Khaldun, mengenai korelasi nilai tarif pungutan dengan realisasi pemasukan kas negara.

"Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil," tegas Cholil mengutip prinsip utama Ibnu Khaldun.

Pimpinan Pondok Pesantren Cendekia Amanah tersebut berpendapat bahwa beban tarif berlebihan justru melumpuhkan semangat pelaku industri dalam memproduksi barang lantaran margin keuntungan makin terpangkas. Kondisi tersebut dikhawatirkan sanggup mengikis sektor bisnis formal dan memicu eksodus massal menuju area ekonomi informal yang lepas dari pantauan otoritas perpajakan nasional.

Menkeu Keluhkan Zakat Kurang Rp 514 Triliun, MUI Usul Pakai Dana Zakat

Pertamina Tingkatkan Kepatuhan SPBU untuk Jaga Keandalan Penyaluran BBM

ESDM Imbau PLN dan Pertamina Mitigasi Ancaman Cuaca Ekstrem

Kemenkum Usulkan Perda Pelindungan Salak hingga Batik Lokal

Saham Teknologi Bergejolak, Bitcoin Ikut Tertekan