Jakarta, CNBC Indonesia – Aparat kepolisian secara resmi dilibatkan oleh pemerintah sebagai agen perlindungan sosial (perlinsos). Keterlibatan ini ditujukan guna mendampingi proses pendaftaran ulang calon penerima bantuan sosial (bansos) yang disiapkan untuk penyaluran tahun 2027.
Langkah melibatkan jajaran korps bhayangkara sebagai agen perlinsos tersebut dimulai sejak 30 September 2026. Hal itu terlaksana menyusul kunjungan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan ke Markas Besar Polri.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul memaparkan bahwa program Perlinsos Digital adalah elemen krusial dari reformasi menyeluruh tata kelola jaminan sosial nasional bentukan pemerintah.
Skema digital ini sengaja didesain demi memperluas kesempatan masyarakat untuk mendaftar, memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta mempermudah seluruh alurnya lewat bantuan teknologi terkini.
"Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas," kata Gus Ipul.
Salah satu penerapan nyatanya mencakup registrasi ulang bagi penerima bansos alokasi 2027, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Walau demikian, Gus Ipul mengakui upaya ekspansi sistem perlinsos ini menemui hambatan karena keterbatasan masyarakat dalam penguasaan piranti digital.
Kelompok lanjut usia, warga disabilitas, hingga penghuni wilayah pelosok terancam luput dari pendataan. Ada sebagian orang yang telah memiliki telepon pintar namun bingung mengoperasikan pendaftaran, serta warga yang mengerti prosesnya tetapi merasa kurang percaya diri untuk melakukannya sendiri.
"Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata," tegas Gus Ipul.
Oleh sebab itulah, pemerintah menggalakkan peran Agen Perlinsos lewat inisiatif Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Hingga saat ini, lebih dari 5,6 juta keluarga sudah berhasil masuk ke Perlinsos Digital berkat kontribusi 289 ribu lebih agen. Sasaran pemerintah mencapai 48 juta keluarga terdaftar, sehingga armada serta jangkauan pendampingan agen mutlak ditambah.
"Dimulai dari yang dekat, yang dekat tidak boleh terlewat," ujar Gus Ipul.
Gerakan sosial ini mengikutsertakan berbagai elemen yang berinteraksi langsung di akar rumput, mulai aparatur sipil negara, pemda, pendamping desa, tenaga penyuluh pertanian, penyuluh KB, aparatur Kementerian Agama, hingga personel TNI serta Polri.
Secara internal di kepolisian, Gus Ipul memandang peran petugas Bhabinkamtibmas yang berjejaring kuat sampai pelosok desa dan kelurahan sangat vital menyukseskan Perlinsos. Mensos memberi apresiasi tinggi terhadap jajaran kepolisian yang bergerak aktif mendampingi masyarakat mengakses kanal registrasi tersebut.
"Terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajaran yang selama ini telah mendampingi Kementerian Sosial. Dan bahkan dalam rangka memperluas Agen Perlinsos, Pak Kapolri sudah bergerak, jajaran Kapolri sudah bergerak di desa-desa lewat Bhabinkamtibmas," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menggarisbawahi bahwa posisi Agen Perlinsos sebatas mendampingi warga melakukan pengisian data, bukan bertindak selaku pengambil keputusan layak atau tidaknya seseorang memperoleh bansos. Para agen juga bekerja sukarela serta dilarang meminta bayaran apa pun.
"Perlu kami tegaskan, agen hanya membantu mendaftar, sistem yang akan menentukan kelayakan. Dan dengan begitu, pensasaran tetap objektif dan berkeadilan. Sebagai Agen Perlinsos, ini relawan, tidak ada bayaran, dan tidak boleh memungut bayaran," katanya.
Pada pertemuan yang sama, Luhut menyoroti kekuatan masif Polri untuk mendongkrak capaian Perlinsos. Keunggulan korps kepolisian dinilai berada pada jenjang organisasinya yang tembus hingga lapisan terbawah, terutama saat merambah warga pelosok terpencil yang amat memerlukan bantuan bimbingan.
"Saya berharap banyak sekali dengan Polri. Dan saya berharap karena saya lihat, sistem polisi ini sudah berjenjang sampai ke bawah. Jadi saya mohon nanti, tolong instruksi Pak Kapolri, agar ini membawa keadilan, kebersamaan sampai daerah-daerah terpencil," kata Luhut.
Luhut turut mendorong kepolisian agar gerakannya tidak cuma terfokus di tataran pusat. Semua lini mulai dari Polda, Polres, hingga satuan Bhabinkamtibmas diharap dikerahkan guna menjangkau kantong masyarakat yang berada di lokasi sulit dijangkau.
"Jadi saya titip pada Pak Kapolri dan teman-teman, Kapolda sampai kepada Kapolres, Bhabinkamtibmas, ya tolong diturunkan," ujarnya.
Menurut pandangan Luhut, agenda perluasan Perlinsos menuntut aksi kolosal terorganisir yang tak mungkin dipikul mandiri oleh segelintir kementerian atau lembaga. Karena alasan itulah, otoritas pemerintah menggerakkan beragam instansi yang mempunyai jangkauan langsung di tengah komunitas masyarakat bawah.
"Ini gerakan masif. Dan saya mohon sekali lagi, Polri menurut saya, ini dengan Anda hadir di bawah dan pergi tadi, rakyat juga pasti senang. Anda melindungi haknya mereka," kata Luhut.
Kementerian Sosial menyiapkan portal Perlinsos Digital untuk membuka kesempatan warga masuk dalam skema proteksi sosial nasional sekaligus merapikan data DTSEN. Demi bantuan sosial 2027, warga dipersilakan mendaftar via laman perlinsos.kemensos.go.id berbekal NIK KTP, identitas meter listrik PLN, dan menyelesaikan validasi biometrik wajah.
Pendaftaran secara mandiri maupun melalui agen tak serta-merta menjadikan seseorang langsung berstatus penerima bansos. Semua berkas yang masuk wajib menempuh tahapan verifikasi berkas, pencocokan silang data, serta penilaian kepatutan secara otomatis berdasarkan ketentuan sistem. Bila proses bergulir sesuai rencana, skema Perlinsos Digital resmi diterapkan untuk distribusi bansos per awal 2027.
